Israel, ARRAHMAHNEWS.COM – Mantan perdana menteri rezim Zionis Ehud Barak memperingatkan bahwa rezim Zionis menghadapi “bahaya nyata” dan mengatakan bahwa Israel harus melawan rezim saat ini, yang menunjukkan eskalasi lebih lanjut dalam perpecahan politik di arena internal Israel.
Berbicara di sebuah konferensi di mana para pemimpin gerakan protes Israel berkumpul untuk menentang kudeta yudisial kabinet yang dipimpin Netanyahu, Barak mengatakan bahwa sama seperti tentara memiliki kewajiban untuk menolak perintah ilegal, orang Israel berkewajiban untuk melawan rezim yang tidak sah.
BACA JUGA:
- Berbagai Kota Israel Kembali Dikepung Demo Anti-Netanyahu
- Demo Besar-besaran Guncang Israel, Tolak Pemerintahan Netanyahu
Barak mengatakan Israel berada dalam “bahaya langsung” dari kediktatoran yang akan datang yang dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu. Dia meminta orang Israel untuk melawan “dengan segala cara yang sah yang mereka miliki.”

Ehud Barak dan Netanyahu
Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid berbicara di konferensi tersebut, dan menuduh rezim saat ini melakukan kudeta, menggambarkannya sebagai “lebih dari sekedar pertanyaan tentang mahkamah agung, atau komite penunjukan yudisial,” dan mengatakan “itu adalah sebuah serangan terhadap keluarga kita, anak-anak kita dan cara hidup kita.”
Dalam wawancara di atas panggung yang dipimpin oleh pemimpin redaksi Haaretz Aluf Benn, mantan “menteri kehakiman” Israel Gideon Sa’ar menolak seruan presiden Israel Isaac Herzog untuk negosiasi antara kabinet dan oposisi, dengan mengatakan, “Tidak ada ruang untuk pembicaraan selama proses legislatif berlanjut.”
BACA JUGA:
- Ratusan Ribu Pemukim Israel Kembali Demo Tolak Reformasi Netanyahu
- Puluhan Ribu Orang Israel Kembali Gelar Demo Tolak Netanyahu
Ribuan pengunjuk rasa telah mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah pendudukan sebagai protes terhadap apa yang disebut rencana reformasi peradilan yang diusulkan oleh kabinet koalisi sayap kanan Netanyahu, saat anggota parlemen bersiap untuk memberikan suara pada pembacaan pertama undang-undang tersebut di parlemen rezim.
Reformasi kontroversial yang diusulkan akan memberi para politisi kekuatan yang lebih besar untuk mengangkat hakim dan kontrol yang lebih besar atas pengangkatan ke bangku mahkamah agung.
Penentang reformasi Netanyahu berpendapat bahwa perubahan hukum ini mengancam independensi hakim dan melemahkan pengawasan kabinet serta parlemen yang berkuasa. Mereka juga mengatakan rencana itu akan merusak hak-hak minoritas dan membuka pintu bagi lebih banyak korupsi. (ARN)
Sumber: Qodsna
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
