PBB, ARRAHMAHNEWS.COM – Selama kunjungan pertamanya ke Inggris sejak ditunjuk sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan tahun lalu, pengacara Italia Francesca Albanese menyatakan bahwa “Israel” memperlakukan wilayah Palestina sebagai koloni miliknya.
Menteri pemerintah Israel, seperti Amichai Chikli yang mengklaim dia “memuntahkan kebencian dan antisemitisme”, memintanya untuk mengundurkan diri karena dia juga telah dicap bias oleh kelompok Zionis.
Para pejabat senior PBB telah dipanggil oleh para pendukung Albanese untuk mempertahankan posisinya, karena dia menggambarkan serangan itu sebagai “intimidasi, tidak lebih, tidak kurang” tetapi mengatakan serangan itu akan sama efektifnya dengan “anjing menggonggong di pesawat”.
Albanese memberi surat kabar The Guardian, “Bagi saya, apartheid adalah gejala dan konsekuensi dari ambisi teritorial yang dimiliki Israel untuk tanah yang tersisa dari Palestina yang terkepung … Penyebabnya adalah koloni. Israel adalah kekuatan kolonial yang mempertahankan pendudukan untuk mendapatkan tanah sebanyak mungkin bagi orang-orang Yahudi saja. Dan inilah yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hukum internasional.”
Ia lebih jauh menambahkan bahwa jika negara-negara seharusnya berkomitmen pada solusi dua negara, maka negara-negara yang sama ini harus memastikan bahwa perilaku “Israel” benar-benar sejalan dengan “kemungkinan berdirinya negara Palestina.” Ini, menurut Albanese, “berarti kedaulatan dari sudut pandang politik, ekonomi, budaya. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus menjadi titik awal.”
BACA JUGA:
- Agresi Israel ke Gaza Berlangsung untuk Hari Ke-4 Berturut-turut
- Pakar Urusan Israel: Pemukim Zionis Ketakutan dengan Roket Perlawanan
“Negara-negara anggota harus berhenti mengomentari pelanggaran di sini atau di sana, atau eskalasi kekerasan, karena kekerasan di wilayah pendudukan Palestina bersifat siklus, bukan sesuatu yang meledak secara tidak sengaja. Hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, dan itu adalah memastikan bahwa Israel mematuhi hukum internasional.” (ARN)
Sumber: Al-Mayadeen
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
Sebar:
