Prancis, ARRAHMAHNEWS.COM – Otoritas Prancis bisa menutup jejaring sosial jika situasi di negara itu memburuk. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan hal ini pada Hari Selasa.
“Kita perlu memikirkan masalah media sosial dan larangan yang berlaku. Dan jika situasinya memburuk, kita mungkin perlu mengatur dan mematikannya,” kata Macron seperti dikutip oleh penyiar Prancis BFMTV.
Namun, Macron menambahkan bahwa pembahasan ini tidak boleh dilakukan secara “gegabah”.
BACA JUGA:
- Suriah: Pembunuhan Brutal oleh Polisi Bukti Kebohongan Prancis soal Kesetaraan
- Prancis Abaikan Kekerasan Rasisme oleh Polisi Selama Beberapa Dekade
Pada hari Jumat, Macron mengatakan bahwa pihak berwenang Prancis akan mengidentifikasi mereka yang menyerukan protes melalui media sosial sehubungan dengan kerusuhan yang sedang berlangsung yang dipicu oleh pembunuhan seorang remaja.
Belakangan hari, media Prancis melaporkan bahwa pemerintah telah bertemu dengan perwakilan media sosial karena kerusuhan di negara tersebut. Secara khusus, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin dan Delegasi Menteri untuk Transisi Digital dan Telekomunikasi Jean-Noel Barrot dilaporkan memperingatkan platform seperti TikTok, Snapchat, dan Twitter tentang tanggung jawab mereka dan meminta dukungan untuk mengidentifikasi pengguna yang terlibat dalam melakukan pelanggaran.
Prancis dilanda kerusuhan sejak 27 Juni, ketika seorang bocah laki-laki berusia 17 tahun ditembak mati oleh seorang petugas polisi karena gagal menghentikan mobilnya ketika diperintahkan untuk melakukannya di Nanterre, pinggiran kota Paris. Petugas yang menembak Nahel M telah ditahan karena pembunuhan, tetapi hal itu tidak menghentikan warga untuk berunjuk rasa. (ARN)
Sumber: Al-Manar
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
Sebar:
