Lebanon, ARRAHMAHNEWS.COM – Beberapa jam sebelum Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas dan mengeluarkan resolusi untuk memperbarui misi UNIFIL, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggerebek markas besar organisasi internasional tersebut di New York untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.
Gallant mengatakan kepada Guterres bahwa perbatasan Lebanon-Palestina kemungkinan besar akan mengalami eskalasi, dan menyerukan penguatan gerakan dan kebebasan UNFIL di Lebanon selatan.
Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, berencana mengubah pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi pasukan tempur yang melawan Hizbullah di Lebanon Selatan.
Menteri Luar Negeri Lebanon di pemerintahan sementara, Abdullah Bou Habib, telah mengumumkan penolakan Lebanon terhadap rancangan resolusi yang diajukan Dewan Keamanan PBB mengenai pembaruan mandat pasukan UNIFIL.
BACA JUGA:
- Sekjen Hizbullah: ISIS Alat AS Kembali ke Irak, Duduki Suriah
- Sekjen Hizbullah: Israel akan Kembali ke Zaman Batu jika Terjadi Perang
Bou Habib menjelaskan bahwa rancangan tersebut “tidak mengacu pada perlunya dan pentingnya UNIFIL mengoordinasikan operasinya dengan pemerintah Lebanon, yang diwakili oleh tentara Lebanon.”
Menlu menegaskan penolakan Lebanon untuk melegitimasi pengalihan mandat UNIFIL dari Bab VI, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, yang menyerukan penyelesaian konflik dengan cara damai, ke Bab VII Piagam PBB, yang menyerukan untuk memaksakan resolusi tersebut dengan kekerasan.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah, sementara itu, menyuarakan penolakan tegas terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pembaruan mandat pasukan UNIFIL di Lebanon, dan mencatat bahwa rancangan tersebut bertujuan untuk mengubah penjaga perdamaian internasional menjadi mata-mata Israel. (ARN)
Sumber: Al-Manar
Sebar:
