Suriah, ARRAHMAHNEWS.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Suriah mengesampingkan kemungkinan kesepakatan normalisasi dengan Turki, kecuali pasukan pendudukan Ankara meninggalkan negara Arab tersebut.
Bassam Sabbagh mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Sputnik Rusia pada hari Senin bahwa Turki harus memerintahkan pasukan militernya untuk mundur dari Suriah, jika tidak maka Turki akan menghilangkan segala upaya yang bertujuan untuk melanjutkan hubungan Ankara-Damaskus.
“Turki harus menarik pasukan militernya,” kata Sabbagh. “Pada aspek lain, ya, tentu saja, kami akan terbuka untuk berdiskusi dengan mereka, namun tidak melakukan hal tersebut dan bersikeras untuk tetap tinggal, ini adalah pendudukan ilegal dan oleh karena itu akan menghalangi semua upaya yang ditujukan untuk (kesepakatan normalisasi).”
Sabbagh, yang juga merupakan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, menekankan, “Tidak ada kontak dan hubungan dengan Turki” saat ini.
BACA JUGA:
- Menlu Suriah: Penarikan Pasukan Turki Satu-satunya Cara Pulihkan Hubungan
- Bashar Assad: Mengapa Saya Harus Bertemu Erdogan
Dalam siaran pers pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menggarisbawahi kesiapan Ankara untuk melanjutkan pembicaraan guna menormalisasi hubungan dengan Damaskus sambil menegaskan kembali posisi negaranya yang menolak menarik pasukannya dari Suriah utara.
Menyebut usulan Suriah sebagai hal yang “tidak masuk akal,” Guler menyatakan, “Kami selalu siap untuk duduk dan terlibat dalam dialog namun tuntutan pihak Suriah bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan segera.”
Menteri Pertahanan Turki menambahkan, “Mereka ingin Turki meninggalkan wilayah Suriah, tapi mengapa Turki harus pergi?”
Turki memutuskan hubungan dengan Suriah pada bulan Maret 2012, setahun setelah negara Arab tersebut berada dalam cengkeraman kekerasan mematikan yang dilakukan oleh militan dukungan asing, namun kini, setelah lebih dari satu dekade, kedua negara bertetangga tersebut mengambil langkah menuju rekonsiliasi.
Sementara itu, Turki mengerahkan pasukan di Suriah pada Oktober 2019 yang melanggar integritas wilayah negara Arab tersebut. (ARN)
Sumber: Press TV
Sebar:
