Amerika Serikat, ARRAHMAHNEWS.COM – Pada hari Sabtu, Presiden AS Joe Biden menguraikan pandangannya terhadap pemerintahan masa depan wilayah Palestina setelah perang Israel baru-baru ini di Gaza.
Dalam sebuah opini di The Washington Post, Biden mengungkapkan keyakinannya bahwa Otoritas Palestina harus menjadi badan pemerintahan bagi Jalur Gaza dan Tepi Barat, meskipun kenyataannya, pemilu terakhir yang diadakan pada tahun 2006 menunjukkan Hamas memenangkan mayoritas suara, dan sejak itu entitas pendudukan telah mencegah pemilu semacam itu karena takut akan kemenangan baru bagi partai-partai Perlawanan.
Selain itu, dalam sebuah opini yang diterbitkan di Washington Post, Presiden Biden menyampaikan kekhawatiran mengenai eskalasi Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat.
Dia menyatakan bahwa pemerintah AS siap mengambil tindakan terhadap kekerasan pemukim yang menargetkan warga Palestina di wilayah tersebut. Pernyataannya ini disampaikan ditengah meningkatnya serangan Israel ke Palestina. Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel di seluruh wilayah pendudukan.
BACA JUGA:
- Abu Obeida: Al-Qassam Hancurkan 62 Kendaraan Israel dalam 4 Hari
- Israel Kian Brutal, Paksakan Evakuasi di RS Al-Shifa
Bagian terpenting dari tulisannya adalah menyerukan keterlibatan komunitas internasional pasca perang, terutama yang berkaitan dengan rekonstruksi, padahal sejauh ini, agresi belum memiliki akhir yang jelas di tengah pembantaian yang sedang berlangsung oleh Israel dan pemindahan paksa seluruh penduduk Palestina yang berjumlah 2,2 juta jiwa. Selain itu, entitas pendudukan telah menetapkan tujuan yang hampir mustahil, yang sebagian besar bertujuan untuk melenyapkan kelompok Perlawanan Hamas dan para pemimpinnya.
Sebelumnya, pada Hari Sabtu, wakil ketua Knesset dan anggota komite urusan luar negeri dan keamanan legislatif, Nissim Vaturi, secara eksplisit menyerukan pembakaran total Gaza dan menggarisbawahi bahwa Israel harus tetap tidak mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza sampai semua tawanan dibebaskan.
Setelah lebih dari sebulan Israel menerapkan larangan total terhadap masuknya bahan bakar ke Gaza, yang kemudian menyebabkan runtuhnya sektor kesehatan dan persyaratan kelangsungan hidup bagi 2,2 juta warga Palestina, pendudukan Israel mengizinkan masuknya bahan bakar ke Gaza tiga hari yang lalu namun melarang pengiriman ke rumah sakit.
Vaturi secara keji mengatakan bahwa ia merasa Israel “terlalu manusiawi” setelah kabinet perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerah pada tekanan internasional untuk mengizinkan masuknya dua truk bahan bakar setiap hari ke Gaza. (ARN)
Sumber: Al-Mayadeen
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
Sebar:
