29 November 2015,
JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM – Salah satu fanpage Facebook “Mengungkap Kebenaran” terdapat sebuah tulisan yang menarik sekali “GUS DUR, FREEPORT & JOKOWI”, yang mengupas tentang kuatnya jaringan perusahaan ini mencengkram para pejabat Indonesia.
Terdapat sebuah isu perusahaan asing yang terkesan selalu saja mengancam pemerintah Indonesia apabila kepentingannya tak dipenuhi ternyata benar adanya.
Bahkan, ancaman tersebut berbentuk intimidasi dan menakut-nakuti pemimpin negara. Hal tersebut pernah dialami oleh Alm. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat masih menjadi Presiden.
Saat itu, bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang kemudian menjadi Komisaris PT Freeport, Henry Kissinger datang menemui Gus Dur di Istana.
“Dia datang dan menyampaikan intimidasi kepada Gus Dur. Intinya agar mau perpanjang Kontrak Karya Freeport. Kissinger bilang ke Gus Dur jika Indonesia tidak hormati Kontrak Karya yang dibuat di zaman Soeharto, maka tak akan ada investor yang datang ke Indonesia.
Tapi, Gus Dur melawan dan menegaskan tidak akan menggadaikan masa depan Papua. Pasalnya, kata Adhie, Gus Dur saat itu punya policy untuk melakukan moratorium tehadap Kontrak Karya baru yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu Gus Dur juga mengeluarkan kebijakan meninjau kembali Kontrak Karya yang pernah dibuat di zaman rezim Soeharto.
“Gus Dur soalnya tahu semua Kontrak Karya yang dilakukan di zaman Soeharto banyak menyimpang dari UU dan merugikan rakyat Indonesia.
Pasca intimidasi itu, Gus Dur pun meminta Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Rizal Ramli, untuk tegas melakukan renegosiasi kontrak terhadap Freeport. Gus Dur dan Rizal Ramli bisa berani melakukan renegosiasi karena pemerintah punya standing moral yang kuat dibanding zaman Soeharto.
“Dulu zaman Soeharto Indonesia dinilai tidak setaraf Amerika Serikat. Mereka (Freeport) sudah tahu isi kandungan di Timika. Dulu namanya bukan Timika, tapi Tembaga Pura. Itu dinamakan oleh Freeport. Indonesia tidak tahu ada tembaga disana jadi kita mudah dikelabui.
Gus Dur pun dulu mendapatkan sinyal, jika Freeport marah akibat sikapnya itu. Selain soal renegosiasi, Freeport juga marah karena Gus Dur mengusulkan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tombenal, untuk menjadi Komisaris Freeport. Freeport jelas menolak karena Tombenal terkenal keras dan selalu melawan perusahaan asal Amerika Serikat itu akibat limbah yang dibuang ke wilayahnya.
PENGHASUTAN MELAWAN GUSDUR
Freeport yg geram dg sikap Gus dur itu, perusahaan milik James Moffet itu melakukan gerilya secara diam-diam menemui politisi yang bercokol di parlemen Senayan saat itu. Upaya penghasutan dan adu domba pun mulai dilakukan demi melawan Gus Dur.
Sejak itulah, mulai muncul perlawanan keras dari parlemen yang berakhir dengan pemakzulan pada Gus Dur. Freeport adalah otak dibalik semua pemakzulan politisi Senayan thd Gus Dur .
PEMBERIAN UPETI USAI GUS DUR LENGSER
Pasca Gus Dur lengser banyak politisi-politisi di Indonesia yang memberikan upeti, termasuk dari pemerintahan baru saat itu. Upeti itu berupa UU Migas yang berisi liberasiliasi perusahaan tambang dan migas. Upeti kedua yakni amandemen UUD 1945 yang sangat liberal dan menguntungkan asing.
Itulah dua kado besar untuk Freeport dan perusahaan asing atas jasanya untuk bantu politisi di Indonesia yang bantu lengserkan Gus Dur.
Bak gayung bersambut, Freeport dan perusahaan asing saat itu membalas memberikan upeti pada politisi saat itu. Antara lain berupa jabatan komisaris di perusahaan mereka.
Mau ngeles gimana coba kalau begitu? Gus Dur lengser bulan Juli, empat bulan kemudian bulan November 2001 UU itu keluar semua, setahun kemudian 2002 amandemen UUD 1945.
Atas fakta tersebut, Jokowi harus berani melawan karena situasi politik saat ini mendukung dan kuat, baik dari rakyat maupun jajaran dibawahnya.
Rakyat sudah tahu gimana parahnya kelakuan perusahaan asing di Indonesia. (ARN)
Sebar:
