Arrahmahnews.com, Riau – Seruan yang sangat kuat untuk #BUBARKANBANSER saat ini adalah sebuah upaya untuk melemahkan NU oleh kelompok-kelompok Khilafah dan radikal.
Hal ini sesuai dengan kesaksian Purwaji, Ketua GP Ansor Provinsi Riau menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah kelompok yang berada dibelakang selebaran berisi tuntutan pembubaran Banser disebar di masyarakat, seperti dilansir Gagasanraiau.com (26/09/2019).
Baca: Dahono Prasetyo: Jangan Sampai HTI ‘Beli Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika’ Kita
“Baru sehari setelah Gubernur Papua Lukas Enembe menyuarakan penolakannya atas FPI dan HTI di Papua, sebuah selebaran berisi tuntutan pembubaran Banser disebar di masyarakat. Hebatnya, ditengah pembatasan internet di Papua, tagar #BubarkanBanser menjadi trending topic di twitter. Semakin keliatan culasnya para pengasong khilafah di republik ini” kata dia kepada Gagasan Senin pagi (26/8/2019).
Purwaji merujuk pada laman resmi milik Pemerintah Daerah (Pemda) Papua yakni “Papua Tolak FPI dan HTI“.
Dimana dalam laman tersebut disebutkan Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kelompok maupun organisasi islam tersebut dinilai berpotensi tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.
Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.
Merujuk pada laman tersebut, dikatakan Purwaji, bahwa Banser sebagai organisasi otonom Nahdlatul Ulama secara kronologis peristiwa kerusuhan di Sorong dan Manokwari sama sekali tidak terkait.
Baca: Netizen: Kenapa Kelompok Radikal Ingin Hancurkan NU?
“Bahkan ketika kejadian pengepungan asrama Papua di Malang dan Surabaya yang dianggap sebagai pemicu aksi massa di Papua, Banser sama sekali tidak terlibat. Lha kenapa ujug-ujug Banser yang disalahkan dan diminta dibubarkan” tegas Purwaji.
Purwaji menilai cara-cara tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ia sebut para pengasong khilafah membuat kekacauan. “Meski organisasinya resmi dilarang, aktivisnya masih gentayangan” ujar dia.
Kelompok ini kata Purwaji, melakukan upaya balas dendam kepada Banser, karena organisasi otonom NU ini dulu membuat aksi besar-besaran meminta pembubaran HTI. “Bubar harus dibayar bubar begitu agaknya semangat mereka” tegas Purwaji.
Namun kata Purwaji, aksi di Papua dengan menyebarkan selebaran gelap tuntutan pembubaran Banser itu menunjukkan kepanikan kelompok HTI. “Disamping licik alias culasnya mereka” tegas Purwaji.
Baca: Iman Zanatul Haeri: Banser Attack, Siasat ‘Busuk’ Orba
Dikatakan Purwaji adanya seleberan gelap itu, anggota DPD asal Papua, Yorris pun sampai heran dan tidak habis pikir soal tuntutan pembubaran Banser.
Sebagaimana dimuat oleh cnnindonesia.com, dituliskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai membantah isu dirinya terkait dengan tuntutan pembubaran organisasi masyarakat Banser dari Indonesia.
Dan Senator asal Papua itu meluruskan perihal pemberitaan yang telah beredar terkait tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/8).
Isi tuntutan tersebut beredar dalam bentuk selebaran, yang salah satunya meminta pemerintah membubarkan Banser.
Purwaji mengungkapkan bahwa modus serupa pernah dilakukan kelompok HTI untuk memukul Banser di Riau dalam Kirab Satu Negeri beberapa waktu lalu.
“Kelompok ini membuat narasi “Ansor diusir LAM” untuk memantik kemarahan masyarakat setempat. Menyebar video hoaks sholat pakai bahasa Indonesia dan menyebut begitulah cara sholat Banser dengan Islam Nusantara nya. Kejam dan culas, model adu domba ala pengasong khilafah bukan?” papar Purwaji.
Dikatakan Purwaji, GP Ansor di Riau meyakini bahwa adu domba yang dilakukan kelompok HTI ini tak akan mempan dilakukan terhadap masyarakat Papua.
“Trending topic di twitter itu bukan suaranya Papua tapi suaranya penghianat HTI dan pengagumnya” tutup Purwaji.
Sebelumnya pada Minggu 25 Agustus, berdasarkan pemberitaan sejumlah media, masyarakat Sorong mendesak pemerintah melaksanakan tujuh tuntutan yang mereka layangkan. Tuntutan tersebut merupakan buntut dari tindakan rasis dan diskriminatif yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Dimana bunyi 7 tuntutan itu meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan warga Papua dari Tanah Jawa, mendesak Presiden Joko Widodo mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat Papua, dan Pemerintah dengan segera membubarkan ormas Banser.
Kemudian, negara dituntut segera menarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri’.
Selanjutnya meminta Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua, dan meminta agar pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri.
Didalam surat tuntutan itu juga menyebut akan kembali menggelar aksi apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan mereka. (ARN)
Sebar:
