Arrahmahnews.com, LEBANON – Menteri Keuangan Libanon mengumumkan pada hari Sabtu (19/10) setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Saad al-Hariri bahwa mereka telah menyetujui anggaran akhir yang tidak termasuk pajak atau biaya tambahan dalam upaya untuk menenangkan protes nasional.
Menteri Keuangan menyampaikan pengumuman mengenai anggaran tersebut ketika puluhan ribu turun ke jalan pada hari Sabtu untuk protes hari ketiga terhadap kenaikan pajak dan dugaan korupsi pejabat.
Perkembangan ini terjadi ketika puluhan ribu orang Lebanon turun ke jalan pada hari Sabtu untuk protes hari ketiga terhadap kenaikan pajak dan dugaan korupsi dalam pemerintahan.
Baca: Tanggapi Demo, Sekjen Hizbullah: Kami Takkan Biarkan Siapapun Kacaukan Lebanon
Demonstrasi meletus ditengah langkah pemerintah untuk memperkenalkan kenaikan pajak ditengah krisis ekonomi.
Berbicara pada hari Sabtu (19/10) setelah hari-hari protes di seluruh Lebanon, Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrallah, menyatakan solidaritas untuk demonstrasi ekonomi dan anti-korupsi baru-baru ini di negara itu, mengatakan bahwa partai Hezbollah “bertekad untuk bekerja keras” guna menyelesaikan masalah-masalah negara dan “tidak membiarkan siapa pun menenggelamkan negara ini dan membawanya ke jurang maut ”.
Nasrallah menjelaskan bahwa masalah di negara itu “sistematis” dan tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan pergantian pemerintahan, mengingat bahwa pemerintah baru kemungkinan besar akan mencakup kombinasi yang sama dari faksi politik yang sudah ada.
Baca: Demo atas Kenaikan Pajak masih Berlanjut di Lebanon
Ketua Hizbullah itu kemudian mengecam tokoh-tokoh politik tertentu yang dengan cepat menyerukan pemerintahan baru, mengatakan bahwa hal seperti itu hanya “buang-buang waktu” dan bahwa akan butuh satu atau dua tahun bagi kabinet baru untuk terbentuk.
Nasrallah menambahkan bahwa inisiatif semacam itu sedang diusulkan oleh faksi-faksi yang berusaha menghindari tanggung jawab mereka alih-alih menyelesaikan kesulitan Libanon. (ARN)
Sebar:
