News Ticker

Jawaban Telak Ahok ke Anies: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tak Ada Niat Maling

Ahok, Anies Baswedan, e-Budgeting Akun Twitter Ahok

Arrahmahnews.com, Jakarta – Dalam akun twitter @basuki_btp mengomentari bahwa sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat untuk korupsi, seperti dikutip DetikNews (31/10).

Baca: Jawab Kritikan ‘Bambu Getah Getih’ Warganet dengan Narasi Politik SARA, Anies Diserang Netizen

“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada,” ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Diketahui, sistem e-budgeting pertama kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Saat itu, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

Baca: Taktik ‘Gila’ Jokowi Pimpin Indonesia dan ‘Bajingan’ Ahok Pimpin DKI Jakarta

“Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob,” kata Ahok.

Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana salah satu orang yang mengungkap tentang ada keanehan dalam anggaran ini, dia  menemukan banyak anggaran janggal dalam APBD DKI Jakarta 2020. Antara lain ada usulan belanja lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, ada anggaran pembelian pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, serta anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk alat penyimpanan data (storage) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Baca: Muhammad Zazuli: Kenapa Jokowi dan Ahok Dibenci Kelompok Radikal?

William menilai anggaran janggal tersebut sebagai bentuk ketidakberesan Pemprov DKI Jakarta dalam merancang anggaran. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi penjelasan secara langsung.

Soal anggaran pembelian lem aibon, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tak satu suara. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyatakan salah ketik sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Saefuloh Hidayat menyatakan usulan anggaran itu hanya bersifat sementara.

Yang lebih lucu lagi Gubernur Anies Baswedan menyalahkan gubernur sebelumnya yaitu Ahok terkait sistem e-budgeting ini, harusnya dia mengoreksi diri dan intropeksi jajarannya bukan menyalahkan pihak lain. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: