LONDON – Partai Buruh Inggris, pada Hari Selasa (26/02), mengatakan bahwa menteri dalam negeri negara itu, Sajid Javid, harus memberikan bukti untuk membenarkan keputusannya yang ingin memperluas larangan terhadap gerakan Islamis Libanon, Hizbullah.
Sebelumnya, pada hari Senin, Inggris mengatakan bahwa mereka berencana untuk melarang semua sayap Hizbullah karena pengaruhnya mendestabilisasi Timur Tengah, mengklasifikasikan gerakan itu sebagai organisasi teroris.
“Oleh karena itu Sekretaris Dalam Negeri sekarang harus menunjukkan bahwa keputusan ini diambil dengan cara yang objektif dan tidak memihak, dan didorong oleh bukti yang jelas dan baru, bukan oleh ambisi kepemimpinannya,” kata seorang juru bicara Partai Buruh sebagaimana dikutip Reuters.
Baca: Lebanon ke Inggris: Hizbullah Bukanlah Teroris
Ditanya tentang komentar tersebut, juru bicara Perdana Menteri Theresa May mengatakan, Partai Buruh sendiri yang harus menjelaskan keputusan mereka.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil berkomentar bahwa keputusan Inggris untuk memperpanjang larangannya terhadap Hizbullah tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan Lebanon, meskipun Hizbullah memiliki peran dalam pemerintahan negara itu.
Bassil mengatakan, seperti dikutip oleh AFP, bahwa para pejabat senior Inggris telah sepakat bahwa masalah ini seharusnya tidak memiliki “dampak pada hubungan bilateral antara Lebanon dan Inggris”.
Baca: Corbyn: Kebiadaban Israel Terhadap Warga Palestina Harus Dihentikan
Hizbullah adalah organisasi paramiliter dan politik, yang didirikan pada 1980-an dan awalnya bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel di Lebanon selatan. Hizbullah aktif dalam perang Suriah, bekerja dengan pemerintah negara itu untuk mengusir teroris di seluruh wilayahnya.
Kelompok ini dilaporkan telah merai kemenangan signifikan di Suriah dalam upaya untuk membebaskan Suriah dari ekstremisme berkedok agama. Seiring pengalaman demi pengalaman, mereka telah mendapatkan pengalaman tempur dan menguasai penggunaan persenjataan baru. Sayap politiknya saat ini memiliki tiga posisi kabinet di pemerintah Lebanon, termasuk Kementerian Kesehatan. (ARN)
Sebar:
