NewsTicker

Pejabat Baghdad: Pasukan AS Wajib Hengkang dari Irak

Pejabat Baghdad: Pasukan AS Wajib Hengkang dari Irak Pasukan Amerika di Irak

Irak – Baghdad akan menolak upaya apapun oleh Amerika Serikat untuk memperpanjang kehadiran pasukannya di negara itu selama negosiasi. Seorang politisi Irak menekankan hal ini seraya menambahkan bahwa pembicaraan antara kedua negara hanya aka mengarah pada penarikan total pasukan Amerika.

“Negosiasi antara Washington dan Baghdad, yang akan dimulai pada pertengahan bulan ini, akan gagal menghasilkan hasil yang nyata jika mereka tidak membahas penarikan pasukan AS dari negara itu,” kata Karim al-Muhammadawi, anggota dari komite parlemen Irak tentang keamanan dan pertahanan, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan kantor berita al-Maalomah.

Baca Juga:

Muhammadawi mengatakan bahwa pemerintah Irak harus memperhatikan hasil keputusan parlemen pada Januari lalu yang memerintahkan penarikan segera pasukan asing dari negara itu, “terutama pasukan Amerika”.

“Amerika Serikat berusaha untuk tetap berada di Irak dan berusaha mencapai tujuan itu dengan memberikan lebih banyak tekanan (pada pemerintah Irak) dan kebangkitan Daesh. Pemerintah harus menghentikan upaya tersebut sejak awal,” kata anggota parlemen Irak itu.

Pada 9 Januari, mantan Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi menuntut agar pemerintahan Trump mengirim delegasi ke Baghdad yang ditugaskan mengurus soal penarikan pasukan.

Pria 78 tahun itu mengatakan bahwa Irak menolak pelanggaran kedaulatannya, mengacu pada tindakan militer AS yang melanggar wilayah udara Irak dalam pembunuhan seorang komandan PMU terkemuka dan komandan Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di awal tahun.

Baca Juga:

Letnan Jenderal Soleimani, yang adalah komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), Komandan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis dan sejumlah rombongan mereka tewas dalam serangan udara yang dilancarkan militer AS atas perintah Presiden  Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada Januari tahun ini.

Langkah itu menyebabkan perpecahan dalam hubungan antara Baghdad dan Washington, karena pemerintah Irak melihat pembunuhan di luar hukum itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.

Pembunuhan itu menyebabkan parlemen Irak mengambil keputusan bulat atas RUU yang mendesak penarikan total pasukan Amerika dari negara itu. Amerika telah mempertahankan kehadiran militer di Irak sejak invasi negara itu pada 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: