Amerika Serikat – Ketegangan antara Gedung Putih dan Pentagon memuncak hingga mendekati titik klimaks setelah Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menggunakan kekuatan militer terhadap protes jalanan yang dipicu oleh kematian George Floyd.
Gesekan dalam hubungan ini, secara historis, bukanlah hal yang aneh. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, dan untuk kedua kalinya dalam masa jabatan Trump, Gesekan ini telah meningkatkan prospek pengunduran diri tingkat tinggi dan risiko kerusakan reputasi militer.
Baca Juga:
- NYT: Dunia Samakan Trump dengan Saddam dan Mussolini
- Curi Miliaran dari Donatur, Saudi Menari di atas Darah Bangsa Yaman
Ketenangan mungkin saja kembali, baik dalam krisis terkait kematian Floyd maupun dalam masalah kecemasan para pemimpin Pentagon atas ancaman Trump untuk menggunakan pasukan federal guna menghentikan pengunjuk rasa.
Tapi gesekan ini bisa meninggalkan sisa kebencian dan kegelisahan terhadap cara pendekatan presiden ini kepada militer, yang para pemimpinnya menyambut gembira idenya untuk anggaran yang lebih besar tetapi jengkel saat dipandang hanya sebagai alat politik.
Inti masalahnya adalah bahwa Trump melihat bahwa otoritasnya adalah penuh untuk menggunakan apa yang ia sebut “kekuatan tak terbatas” dari militer bahkan terhadap warga AS jika ia merasa itu perlu.
Para pemimpin militer umumnya memiliki pandangan yang jauh berbeda. Mereka percaya bahwa pasukan tugas aktif, yang dilatih untuk berburu dan membunuh musuh, harus digunakan untuk menegakkan hukum hanya dalam keadaan darurat yang paling ekstrem, seperti upaya pemberontakan. Menurut mereka, ada batasan untuk menjaga kepercayaan publik.
Vincent K. Brooks, seorang jenderal pensiunan bintang empat Angkatan Darat, baru-baru ini, mengatakan “kepercayaan suci” ini telah dilanggar oleh Trump dengan ancamannya untuk mengerahkan pasukan tugas aktif melakukan penegakan hukum di negara-negara bagian yang baginya gubernur disana belum cukup tangguh menghadapi para pemrotes.
“Adalah kepercayaan bahwa militer, terutama militer yang bertugas aktif, memiliki kekuatan fisik yang besar yang dapat mengakhiri kebebasan dalam masyarakat kita dan dapat menutup pemerintahan kita, tidak pernah, tidak akan pernah menggunakan kekuatan itu untuk tujuan politik dalam negeri,” ujar Brooks dalam sebuah esai untuk Belfer Center Universitas Harvard, di mana ia adalah seorang senior disana.
Baca Juga:
- Demo Ribuan Warga Israel Tolak Rencana Netanyahu Aneksasi Tepi Barat
- Pendemo Anti-Rasisme Inggris Bentrok dengan Polisi di Depan Rumah Boris Johnson
Bahkan di luar prospek menggunakan pasukan tugas aktif, kehadiran pasukan Garda Nasional di jalan-jalan ibukota negara telah menuai kritik, terutama setelah helikopter Garda itu mungkin telah digunakan secara tidak tepat untuk mengintimidasi para pengunjuk rasa.
Menteri Pertahanan Mark Esper telah menyatakan penyesalannya karena menemani Trump saat berfoto di depan sebuah gereja di dekat Gedung Putih.
Ia mengatakan bahwa ia tidak menduga ini akan terjadi, bahwa tindakannya membuat para kritikus melihat kepala Pentagon yang seharusnya apolitis itu secara implisit mendukung sebuah agenda politik.
Esper dua hari kemudian tanpa menghiraukan kemungkinan kemarahan Trump, melangkah di hadapan para wartawan di Pentagon untuk menyatakan penentangannya terhadap Trump untuk menerapkan Undang-Undang Pemberontakan yang telah berusia dua abad.
Undang-undang itu memungkinkan seorang presiden untuk menggunakan angkatan bersenjata “saat ia anggap perlu” ketika ada “penghalang yang melanggar hukum… atau pemberontakan terhadap otoritas AS” yang membuat penegakan hukum AS tidak bisa dipraktikkan di suatu negara bagian mana pun dengan cara biasa. (ARN)
Sebar:
