CHINA – Setelah mengecam Tiongkok selama lebih dari setahun, dengan tuduhan menindas hak asasi warga Hong Kong. Kini AS sendiri terlibat taktik kotor dalam menanggapi demonstrasi yang terjadi di beberapa negara bagian.
Gerai media dan pihak berwenang China membalas dengan keras sikap AS atas pengumumkan yang akan membatalkan status istimewa Hong Kong atas undang-undang keamanan nasional yang dijadwalkan untuk disetujui oleh Beijing. Sepotong undang-undang, yang memicu ketidakpuasan Washington, muncul sebagai tanggapan terhadap kerusuhan di Hong Kong pada tahun 2019, banyak di antaranya berubah menjadi kekerasan, dan melarang kegiatan yang ditujukan untuk persatuan negara.
Baca: SADIS! Truk Tanker Tabrak Kerumunan Pengunjukrasa di Minneapolis – VIDEO
Kembali pada tahun 2019, AS mengutuk keras tanggapan polisi terhadap kerusuhan jalanan. Tetapi pada tahun 2020, Chinese Global Times menyoroti klaim Amerika tentang kebrutalan polisi di Hong Kong dan cara AS menangani pengunjuk rasa di Minnesota dan kota-kota lain, mengisyaratkan kemunafikan Washington mengenai masalah ini.
“Perusuh dan polisi Hong Kong harus hati-hati memperhatikan bagaimana ‘demokratis AS’ menangani kekacauan di Minnesota,” tulis surat kabar itu.
Komite Sentral Liga Muda Komunis juga mengingat kritik AS dari tahun 2019, ketika Ketua DPR Nancy Pelosi menyebut bentrokan keras Hong Kong “pemandangan indah untuk dilihat”. Halaman Liga di media sosial Cina, Weibo, mempublikasikan foto pemrotes AS yang menjarah mal dan toko disertai dengan judul yang mengutip ungkapan terkenal dari orator. Pos tersebut dilaporkan menyebar di media sosial.
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong, pada gilirannya, menggunakan kesempatan itu untuk mengutuk langkah AS untuk menghapus pulau preferensi ekonomi, dan menuduh Washington terlibat dalam upaya untuk “mencoreng dan menjelekkan” tindakan sah Beijing yang bertujuan menjaga ketertiban di negara semi-otonomnya.
Hong Kong menikmati otonomi luas, memiliki undang-undang sendiri dan pada dasarnya sistem politik yang terpisah, tetapi Beijing masih memiliki suara terakhir dalam masalah internalnya. Menyusul bentrokan pada 2019, pemerintah Cina memutuskan untuk melarang pengkhianatan dan tindakan lain yang bertujuan membagi negara di wilayah pulau itu, tetapi Washington mengklaim bahwa undang-undang yang belum disetujui itu melanggar janji Beijing untuk menjaga otonomi pulau itu.
Baca: Iran Minta Trump Dengarkan Tuntutan Rakyat Amerika
Beijing, pada gilirannya, memperingatkan AS agar tidak ikut campur dalam masalah kedaulatannya dan mengancam tanggapan yang memadai terhadap tindakan tersebut. (ARN)
Sebar:
