Arrahmahnews.com, JAKARTA – Rasanya geli sekali kalau membaca jubir lokal AS mengata-ngatai Chavez dan Maduro sebagai hipokrit: teriak-teriak anti-AS tetapi jualan minyak tetap ke AS; sambil menasehati netizen agar selalu berbaik sangka pada Elang Gundul.
Yang jelas, dimana ada pemimpin mulai mbalelo melawan Imperium atau mendekat ke China dan Rusia (padahal seharusnya dilihat dari aspek dagang saja: kalau harga lebih murah, kenapa ditolak?), pastilah ada kelompok tertentu yang nyinyir dan menggalang kekuatan politik untuk melawannya.
Apakah bila suatu negara jual barang ke AS, artinya negara itu harus tunduk pada kemauan politik AS, tanpa syarat? Bahkan harus nurut saja ketika AS mendukung laki-laki-bodoh-entah-siapa-yang-tak-ikut pemilu sebagai presiden? Logika macam apa itu?
Venezuela jual minyak ke AS jelas karena ada kebutuhan dari pihak AS juga. Supply and demand. Ketika AS menolak membeli, dalam kondisi normal, Venezuela bisa cari pasar lain. Tapi situasi berbeda karena AS selalu memberi sanksi semaunya. (Hal serupa terjadi di Iran: AS melarang negara-negara lain -baik dengan bujukan atau ancamaN- membeli minyak dan berinvestasi di Iran).
Baca: Pilpres 2019, Pertarungan antara Khilafah dan Islam Nusantara
Dan yang jelas, sanksi yang diberikan Trump adalah KECURANGAN: minyak Venezuela sudah/sedang masuk ke AS, tetapi uangnya tidak dibayarkan. Padahal uang itu sangat dibutuhkan Venezuela untuk membeli pangan dan obat-obatan.
Kisruh di Venezuela tidak bisa direduksi dari sisi perdagangan semata (apalagi diframing sebagai “bukti kemunafikan karena toh tetep jualan minyak ke AS”).
Venezuela adalah kisah sebuah negara yang berupaya menerapkan sistem sosialisme, antitesis dari sistem kapitalis-neolib yang sedang dipaksakan Imperium (AS dkk) di muka bumi ini.
Tangan kotor AS untuk menggulingkan rezim sosialis Venezuela sudah terlihat sejak era Hugo Chavez. Sepanjang masa jabatan Chavez, kesejahteraan rakyat jelata semakin meningkat. Antara 1998, ketika ia pertama kali terpilih, hingga 2013 ketika ia meninggal, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan turun dari 43% menjadi 27%. Kemiskinan ekstrem turun dari angka 16,8% menjadi 7%. Menurut UNESCO, tingkat buta huruf pun berhasil dihapuskan pada era Chavez (saat ia baru menjawab, hampir 10% warga buta huruf). Chavez mengadakan program-program pro rakyat kecil, seperti peningkatan gizi anak-anak, dana pensiun untuk orang tua, serta pendidikan dan kesehatan untuk orang miskin. Tak heran, HDI (Human Development Indeks) Venezuela naik ke kategori ‘tinggi’ pada era Chavez.
Chavez juga menggalang perlawanan negara-negara Selatan. Berbagai negara itu bersama-sama merebut kendali atas kekayaan sumber daya alam mereka dari perusahaan transnasional untuk mendanai program-program bagi orang miskin. Bahkan sejak 2006, Chavez memulai upaya mendirikan Banco del Sur (bank negara-negara Selatan) untuk melawan IMF dan Bank Dunia.
Langkah Chavez merupakan ancaman besar bagi Imperium. Chavez tidak boleh berhasil. Sebagaimana juga pemimpin negara-negara yang berani melawan Imperium, Chavez pun tak luput dari ancaman kudeta, pembunuhan, serta pembunuhan karakter. Pada tahun 2002 AS dengan menggunakan tangan kaum oligarki dan kalangan menengah ke atas Venezuela, menggalang aksi kudeta terhadap Chavez. Kudeta “demokratis” [istilah media Barat] itu berlangsung hanya dua hari. Chávez kembali ke kursi kekuasaan setelah kaum miskin turun ke jalanan memrotes rezim baru.
Baca: Ikut Nabi atau Ikut Khilafah HTI ala ISIS dan Al-Qaeda?
Wafatnya Chavez pada 2013 (yang kemungkinan besar dibunuh) memberi nafas lega pada Washington. Namun penerusnya, Maduro, rupanya mengikuti jejak Chavez, melanjutkan sistem sosialis dan menolak tunduk pada Barat.
Bulan Januari 2019, menyusul pelantikan Presiden Maduro (yang menang dalam pilpres Mei 2018) AS bermain semakin kasar. Washington secara terbuka mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido yang tak ikut pilpres, sebagai presiden baru dan bahkan merencanakan kudeta militer, di samping memperketat sanksi ekonomi. Alasannya: Maduro diktator dan pilpres dipenuhi kecurangan. Padahal, pemilu diawasi oleh empat komite pengawasan internasional dan media terkemuka AS, Forbes, bahkan menulis “The system Venezuela uses has some of the most advanced and voter-friendly security features in modern elections.”
Bila alasan AS menegakkan demokrasi dan menggulingkan ‘diktator’; mengapa Washington tetap mendukung rezim Saudi yang monarkhi dan memenggal tokoh-tokoh oposisi? FYI, capres lawan Maduro bernama Falcon; dia bebas berkampanye di seluruh pelosok negeri dengan mengata-ngatai kinerja Maduro dan menyebutnya ‘diktator’. Kalau ini terjadi di Saudi, bakal ada Khashoggi kedua.
Bila Maduro yang ‘hanya’ dipilih oleh 31% dari pemilih dianggap tidak dipilih secara demokratis, bagaimana dengan Obama yang dulu tahun 2008 juga hanya meraup 31% suara dan pada 2012 hanya 28%; serta Trump yang hanya mendapatkan 26 % suara pada 2016? Sistem pilpres di AS sama sekali tidak demokratis karena diberlakukan sistem elektoral, sehingga peraih suara mayoritas pun tetap bisa kalah karena kalah di hitungan elektoral.
Baca: Maduro ke AS: Jangan Biarkan Trump Memulai Perang ‘Vietnam’ Melawan Venezuela
Setahun sebelum pilpres, AS sudah menghajar Venezuela dengan saksi ekonomi, yang menyebabkan negara sosialis itu mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Ini juga menjadi faktor mengapa suara untuk Maduro relatif kecil.
Skenario sanksi/embargo pernah dilakukan AS di Irak. Bertahun-tahun sebelum AS menginvasi Irak tahun 2003, AS mengenakan sanksi sehingga ratusan ribu anak tewas akibat kekurangan pangan dan obat-obatan. Menlu AS saat itu, Albright, berkomentar bahwa ‘tewasnya 500.000 anak Irak itu ‘setimpal dengan hasil yang hendak dicapai’. Ketika Irak sudah benar-benar limbung, tentara AS pun menyerbu dan bercokol di sana sampai kini.
Kini, arsitek perang Irak, John Bolton, menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS. Dalam wawancara dengan Fox News, ia mengakui bahwa dukungan AS pada kudeta ilegal di Venezuela adalah karena minyak. (FYI, Venezuela dalam pemilik cadangan minyak terbesar di dunia).
Para jubir neolib dan jubir lokal AS di berbagai negara biasanya akan menutup-nutupi peran penting AS dalam konflik ini. Bagi mereka, yang salah tentu saja sistem ekonomi sosialis yang sudah usang, yang tak layak lagi diterapkan di era neolib global ini.
Anggaplah benar Maduro seorang presiden yang tak becus mengurus ekonominya. Tapi bukankah Obama pun dulu menghadapi krisis keuangan yang parah di 2008? Apakah pada saat itu, AS mau terima bila Rusia atau China membiayai kelompok oposisi untuk menggulingkan Obama; untuk mengangkat presiden baru semena-mena tanpa pemilu?
Anggaplah benar, Maduro tak becus mengurus ekonomi. Tapi ketidakbecusan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggalang dukungan asing untuk mengkudeta pemerintahan yang sudah dipilih dalam pemilu.
Selain itu, apakah ketidakbecusan dalam mengurus ekonomi bisa disamakan dengan diktator? Mengapa tidak ada yang mengata-ngatai rezim di Yunani yang mengalami krisis ekonomi sangat parah sebagai diktator?
Terakhir, apa hikmahnya buat Indonesia?
Yang jelas, dimana ada pemimpin mulai mbalelo melawan Imperium atau mendekat ke China dan Rusia (padahal seharusnya dilihat dari aspek dagang saja: kalau harga lebih murah, kenapa ditolak?), pastilah ada kelompok tertentu yang nyinyir dan menggalang kekuatan politik untuk melawannya.
Jadi, silahkan lihat siapa yang nyinyir soal divestasi Freeport dan perusahaan-perusahaan minyak yang sebelumnya dikuasai ‘asing’? Soal perjanjian Indonesia-Swiss sebagai upaya agar bisa mengambil lagi uang negara yang dikorupsi? Soal Papua?
Skenario Venezuela bisa dicopas di manapun: bila presiden yang terpilih tak dikehendaki Imperium, lawannya akan heboh memainkan kartu ‘pilpres curang’, sabotase ekonomi agar rakyat menjerit, dan seterusnya. Jadi, ada baiknya kita waspada dan tidak mudah percaya pada kata-kata jubir lokal AS. (ARN)
Sumber Akun Facebook Dina Sulaeman
Sebar:
