Arrahmahnews.com, JAKARTA – Pegiat medsos Wahyu Sutono dalam akun facebooknya memberikan protes keras kepada kubu 02, yang dinilai telah mempolitisasi mayat dalam ranah politik.
Menurut Wahyu, dimana letak kecerdasan dan humanis kalian? Hingga kuburan para pahlawan pemilu pun kalian minta dibongkar. Apakah hanya demi kekuasaan yang ingin kalian raih harus menabrak batas norma kemanusian? Apakah kalian tak bisa lagi menghormati perjuangan mereka, dan duka keluarga yang ditinggalkan?
Baca: Tak Punya Rasa Kemanusiaan, Politisi PAN Usul 331 Jenazah Petugas KPPS Dibongkar
Betapa jahatnya skenario mereka saat ini yang mempolitisi jenazah untuk kepentingan politik. Hal itu terlihat dari cuitan beberapa anggota BPN kubu 02 Mustafa Nahrawardaya @AkunTofa (01/05/2019) dalam cuitannya menyatakan “Karena mencurigakan, saya usul agar seluruh kuburan jenasah petugas Pemilu yang meninggal, ada 331 jenasah, MOHON dibongkar kembali, untuk dilakukan OTOPSI. Tujuannya agar penyebab kematian dapat diketahui secara medis. Pembongkaran makam ini, jelas sangat penting”.
https://twitter.com/AkunTofa/status/1123641159350284288
Hingga saat ini, sudah ada 412 petugas yang meninggal. Bahkan Sandiaga Uno ikut berkomentar, perihal autopsi jenazah harus mendapat persetujuan dari keluarga.
Baca: Ini Ajakan Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim kepada Umat Pasca Pemilu
Kalian tak merasakan betapa perjuangan jajaran KPU, Polri, anggota KPPS yang luar biasa panjang dan sangat melelahkan, hingga harus mengorbankan ratusan nyawa? 412 petugas KPPS meninggal, 18 anggota Polri gugur, dan 3 anggota Linmas tewas. Itu belum terhitung ribuan yang sakit.
Bila kalian merasa ada yang kurang puas, kalian bisa ke Bawaslu, KPU, Polri, dan terakhir bisa ke Mahlamah Konstitusi. Berikanlah pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, dus bukan terus menerus menciptakan opini seolah pihak lain curang, padahal pihak 01 pun menemukan puluhan ribu kecurangan.
Baca: 1 Multaqo Ulama dari Mbah Moen dan Habib Lutfi bin Yahya Hancurkan 3 Ijtima’ Ulama
Sudahlah…
Tahun 2014 pun kalian seperti ini, tapi pada akhirnya harus menerima kenyataan kan? Ya karena ini negara hukum. Semua sudah diatur dalam Undang Undang. Jadi hasil Pilpres harus sesuai dengan konstitusi. Bukan atas desakan segelintir orang, atau tekanan seseorang, terlebih orang tersebut secara yuridis tak ikut serta dalam aktifitas pemilu di tanah air. “Jangan cuma bisa teriak-teriak akal sehat, tapi ucap lampahnya justru jauh dari sehat”. (ARN)
Sebar:
