BNPT: Tujuan Radikalisme-Terorisme Ingin Ganti Pancasila dan Dirikan Khilafah

Share

Tweet

Share

Share

Email

16 Desember 2015,

JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM – Gerakan radikalisme dan aksi teroris masih menjadi salah satu ancaman di Indonesia. (Baca juga: Kicauan Denny Siregar: Indonesia Darurat Khilafah dan Wahabi)

Untuk itulah perlu lebih dikenal lagi ciri-ciri dari gerakan tersebut agar bisa melakukan deteksi dini sebelum kemungkinan terburuk bakal terjadi. (Baca juga: Abu Janda Al-Boliwudi: Kelompok Khilafah Pemakar NKRI, Pembenci Pancasila dan Anti Nasionalisme)

“Yang jelas terorisme ciri utama cenderung eksklusif, dia hanya bergaul di kalangannya sendiri dan cenderung mengkafirkan orang lain. Kalau ada hal-hal seperti ini di masing-masing daerah, segera koordinasikan dengan aparat keamanan atau konfirmasi kepada kita, agar bisa dikoordinasikan sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan. Ini namanya deteksi dini,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Selasa(15/12/2015). (Baca juga: NU Minta Ormas yang Sebarkan Khilafah Dibubarkan)

Saud juga mengatakan para penganut paham radikalisme dan terorisme juga memiliki tujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan falsafah. Tapi ada sebagian WNI menginginkan khilafah.

“Kartosuwiryo dengan DI/TII, Kahar Muzakar di Sulsel, dan di Aceh ada GAM. Kemudian menjelma menjadi Jamaah Islamiyah (JI), kemudian diganti Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian berganti Jamaah Ansyaruttauhid, dan sekarang berganti ISIS,”kata Saud. (Baca juga: Media Wahabi Berperan Aktif Menyebar Faham Radikal)

Untuk itulah kata Saud Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menjadi andalan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam memonitor pergerakan dan ancaman radikalisme dan terorisme di masing-masing daerah. FKPT diharapkan bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait agar lebih bekerja maksimal. (Baca juga: Radikalisme, Terorisme dan Wahabisme Musuh “BARU” Umat Manusia)

“FKPT harus bersinergi dengan institusi dan lembaga terkait seperti Gubernur, Walikota, Kanwil Agama, TNI, Polri , Kabinda dan lain-lain. FKPT juga harus bisa mengelola programnya dengan baik karena merupakan andalan BNPT di daerah dan garda terdepan dengan senjata kearifan lokal dalam mencegah kemungkinan aksi terorisme di Indonesia,”ujar Saud.

Sementara itu, mantan Deputi I BNPT Mayjen (TNI) Agus Surya Bakti yang kini menjadi Pangdam VII Wirabuana menambahkan bahwa FKPT harus solid dalam menjalankan program pencegahan terorisme.

Itu penting karena sesuai dengan visi misi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), FKPT mempunyai tugas yaitu memonitor dan mengkoordinasikan pencegahan terorisme di daerah. (Baca juga: Tuhan, Nabi, Khulafaurrosyidin Tak Perintahkan Buat Negara Khilafah)

“Meski baru seumur jagung, FKPT sudah bisa eksis. Apalagi sekarang sudah 32 FKPT di seluruh Indonesia. Itu artinya FKPT dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam membangun bangsa ini, melalui pencegahan terorisme,” kata Mayjen Agus Surya Bakti.

Selain itu, lanjut Agus Surya Bakti, FKPT harus bisa meningkatkan pemetaan secara berkala potensi radikal terorisme di daerah sebagai bahan kebijakan pencegahan terorisme di daerah.

Sesuai visi dan misinya, BNPT bertugas merumuskan kebijakan, merumuskan strategi, dan melaksanakan program penanggulangan terorisme. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh pengurus FKPT. (ARN)

Sumber: TribunNews