Selasa, 07 Juni 2016,
JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM – Kisruh antara Fahri Hamzah dan Partai PKS semakin memanas. Dan Perseteruan antara Fahri Hamzah dan elite PKS terus bergulir hingga saat ini. Hal ini terjadi lantaran pimpinan PKS memutuskan untuk memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partai.
Fahri Hamzah menggugat keputusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan kubu Fahri Hamzah mengungkit dosa-dosa para kader PKS yang tak mendapatkan sanksi tegas dari partai dakwah ini.
Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief setidaknya ada enam kader PKS yang memiliki persoalan hukum maupun etika. Misalnya, Tifatul Sembiring yang memfollow akun Twitter bintang porno. Luthfi Hasan Ishaaq dan Gatot Pujo Nugroho yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Muhammad Kasuba juga terbelit kasus korupsi. (Baca juga: Kronologi Pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS)
Mantan Menteri Pertanian Suswono sempat disebut dalam korupsi kuota impor daging sapi yang juga membelit Luthfi. Arifinto terbelit masalah saat ketahuan nonton video porno di sidang paripurna.
“Kalau Pak Fahri dianggap katakanlah merusak citra partai, padahal Lutfi Hasan Ishaq, Gatot Pujo Nugroho, Muhammad Kasuba. Drs Arifinto, Tifatul Sembiring, Suswono yang jelas telah melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Kasus keenamnya inikan sangat sistemik dan masif merusak citra PKS,” kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/6). (Baca juga: Harga Daging “PKS” dan Fahri Hamzah)
Dia pun mempertanyakan ketegasan PKS yang seolah diam saja dengan enam kader terbelit masalah itu. Sementara Fahri Hamzah yang tak terlibat kasus hukum justru dipecat dari PKS. (Baca juga: HEBOH! Nazaruddin Siap Bantu KPK Seret Wakil Ketua DPR dari Partai PKS ‘Fahri Hamzah’ ke Penjara)
“6 Kader PKS dengan sejumlah permasalahannya, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi hingga pelanggaran kode etik, namun tak dipecat. Mereka (6 kader PKS) tidak dipecat, apalagi ditegur pun mereka tidak sama sekali. Jadi menurut kami ini satu sikap yang tidak fair, dan tidak objektif, atau perlakuan betul betul diskriminatif,” katanya. (ARN)
Sebar:
