Kamis, 8 Desember 2016
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Sekitar 3 tahun yang lalu, KPK mengamankan seorang pemuka partai terkait dugaan korupsi dan suap. Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah ‘korban’-nya yang mencuat kemudian. Geger massal pun tak bisa dihindarkan. Publik tercengang dengan temuan yang disajikan oleh komisi anti korupsi tersebut. Bagaimana tidak? Seseorang yang dikenal agamis ini tiba-tiba berubah menjadi ‘tikus’ yang harus menanggalkan predikat ustadz, kyai dan ulama dan kemudian turun predikatnya menjadi tersangka seperti yang ditetapkan KPK yang kurang dari 24 jam. Rekor terbaru.
Penyelidikan masih berlanjut. Akhirnya bagaimana bisa ditunggu tanggal mainnya. Jika melihat dari kasus seperti ini, jika terbukti bahwa LSI benar melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 12 a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah pada UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke satu, maka hal itu adalah tamparan yang sangat keras yang berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Public distrust akan semakin menguat. Itu semua akan bermuara pengaruhnya terhadap masa depan dunia pemerintahan di negara ini. Survei LHI baru-baru ini yang menyatakan bahwa partai politik Islam akan sulit berpeluang masuk lima besar partai pemenang pemilu pada 2014 nanti adalah warning yang perlu diperhatikan oleh partai politik yang mengusung ideologi agama pada partainya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Termasuk kurangnya figur yang bisa dijadikan acuan untuk menjadi pemimpin pilihan dalam pemilu ke depan ini nantinya.
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa agama tidak boleh dijadikan kedok politik. Politisasi agama sudah tidak perlu dilakukan. Tujuannya sudah jelas, hal tersebut akan merubah citra agama ketika partai politik yang mengusung ideologi agama tadi melakukan penyelewengan seperti yang sedang terjadi di tubuh PKS saat ini. Tampaknya, ini mulai sejalan dengan apa yang diserukan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) jauh-jauh hari dengan slogan ‘Islam Yes! Partai Islam No!’. Pernyataan dari dua pakar di atas tadi memang masih mungkin untuk diperdebatkan dan dikaji ulang. Tapi, jika kasus seperti yang dialami PKS ini terulang kembali, dampaknya akan semakin melebar. Pernyataan gurauan di masyarakat yang berbunyi ‘Kalau partai yang Islami saja orang-orangnya menyeleweng seperti gitu, bagaimana dengan partai yang biasa-biasa saja?’ mungkin akan semakin membuka jurang yang lebar bahwa semua partai politik itu sudah rusak semua.
Masih relevankah ideologi agama untuk dijadikan tunggangan politik? Saya kira tidak terlalu tepat kalau kondisinya seperti dialami oleh PKS. Sebaliknya, kalau para aktor politiknya istiqamah dan tawadhu’ di jalannya, ada kemungkinan ideologi agama punya kecocokan dengan politik yang berketuhanan secara penuh dalam pola-tingkah politiknya. Tapi, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa seperti ini. Perebutan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang kotor sudah ada sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Dalam Islam sendiri, terbunuhnya keempat khulafaur rasyidin adalah contoh nyata bahwa politik kekuasaan tak pernah berafiliasi dengan agama apapun. Nampaknya, hal ini yang terangnya terjadi sekarang ini.
Dari uraian singkat di atas, kebutuhan pemimpin yang benar-benar bisa memegang amanah kerakyatan sangat urgent dibutuhkan. Mungkin orang-orang yang tewas dibunuh karena gigih membela rakyat seperti Marthin Luther King Jr. ataupun Munir adalah beberapa contoh bahwa nyawa adalah taruhannya jika ingin menjadi orang yang lurus. Orang-orang tak takut mati seperti merekalah yang kita butuhkan. Yang berani berjihad bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan curahan pemikiran dan kerja konkret yang menjunjung kemanusiaan. Sudah waktunya kita merubah total segala sistematika yang ada di masyarakat.
Ambil keputusan yang menyangkut hajat orang banyak. Bukan hanya atas kepentingan kelompok apalagi pribadi. Jika agama tak relevan untuk dijadikan pembebas rasa keadilan di masyarakat, sudah sepatutnya agama dialih-fungsikan mengurusi persoalan yang lain. Terutama masalah akhlak di grass root. Untuk masalah politik, tak terlalu butuh orang yang beragama tapi tak bisa bekerja. Lebih butuh yang biasa-biasa saja tapi amanah dan paham apa kemauan publik. Tapi, akan sangat bersyukur sekali bila ada pemimpin yang agamis dan bisa bekerja membela rakyatnya dan bukan hanya dakwah literal semata. Semoga bisa dijadikan refleksi. [ARN]
Sebar:
