Sabtu, 30 September 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, MOSKOW – Seorang pejabat senior Rusia menolak sebuah pernyataan baru-baru ini yang menyatakan bahwa Moskow berusaha “melindungi” Iran dari inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dimana Washington telah mendorong untuk memperluas akses ke lokasi militer Iran.
Kembali pada bulan Agustus, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley berusaha meyakinkan IAEA untuk meminta akses ke lokasi militer Iran, sebagai usaha untuk merongrong sebuah kesepakatan nuklir multilateral dengan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
Dorongan tersebut gagal saat IAEA mengatakan bahwa Iran sepenuhnya mematuhi kesepakatan tersebut dan badan tersebut tidak memiliki alasan untuk meminta akses ke lokasi militer Iran.
Kemudian, AS mulai meminta Bagian T dari sebuah lampiran ke JCPOA untuk membenarkan desakan akses ke lokasi militer Iran. Bagian T melarang kegiatan pembangunan apapun mengenai teknologi senjata nuklir dan membatasi barang-barang (multi fungsi) yang dapat digunakan untuk merancang hulu ledak nuklir, namun tidak memberikan yurisdiksi kepada IAEA mengenai masalah ini.
Rusia, bagian dari pihak dalam kesepakatan tersebut, dengan mengacu pada teks Bagian T, mengingatkan AS bahwa IAEA tidak memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi berdasarkan ketentuan tersebut.
Pada hari Kamis, Haley, duta besar AS, menuduh Moskow mencoba “melindungi” Iran dari inspeksi. Dia sama sekali tidak menyebut nama Rusia.
“Tampaknya beberapa negara berusaha melindungi Iran dari inspeksi. Tanpa inspeksi, kesepakatan Iran adalah sebuah janji kosong,” kata Haley, yang telah menjadi pendukung garis keras Presiden AS Donald Trump di JCPOA.
Mikhail Ulyanov, kepala Departemen Pengendalian Non-Proliferasi dan Senjata, Kementerian Luar Negeri Rusia, menanggapi pada hari Jumat dengan mengatakan bahwa tuduhan Washington terhadap Moskow tidak dapat dibenarkan.
IAEA tidak memiliki alasan untuk meminta akses ke lokasi militer di Iran atau negara lain, katanya, mengutip IRNA.
Ulyanov juga mengatakan bahwa komentar Haley pada hari Kamis membuktikan bahwa AS berusaha untuk memaksakan pendapatnya mengenai IAEA dan juga penandatangan perjanjian nuklir lainnya.
IAEA, katanya, mengizinkan untuk meminta akses ke situs non-nuklir Iran, namun harus memberikan alasan untuk permintaan tersebut.
Administrasi Trump telah menentang kesepakatan Iran, yang dinegosiasikan oleh mantan pemerintah AS. Trump sendiri secara verbal telah menyerang kesepakatan tersebut beberapa kali dan dilaporkan berencana untuk menolak kepatuhan Iran pada batas akhir Oktober di bawah undang-undang Amerika.
Namun IAEA adalah institusi resmi yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Iran, dan telah berulang kali menegaskan bahwa Iran mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut.
Semua penandatangan lainnya, termasuk negara-negara Eropa, telah menekankan bahwa kesepakatan tersebut harus dipertahankan dan telah memperingatkan terhadap penarikan AS.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Jumat bahwa kekuatan Eropa dan Asia harus menahan diri untuk tidak melanjutkan perjalanan dengan AS, jika Washington memutuskan untuk membatalkan JCPOA dan menjatuhkan sanksi terkait nuklir kepada Iran.
Pada hari Selasa, Ulyanov, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, telah menyatakan kebingungan pada sikap AS terhadap kesepakatan tersebut.
“Tidak ada senjata nuklir di Iran. Juga tidak ada bahan kimia atau bakteriologis. Tidak ada tuduhan seperti itu yang pernah dialamatkan ke Iran. Jadi apa masalahnya?” Katanya.
JCPOA dicapai antara Iran dan kelompok negara P5 + 1 – Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman – pada bulan Juli 2015 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2016, setahun sebelum Trump menjabat. [ARN]
Sebar:
