12 Januari 2016,
JAKARTA, SUARA RAKYAT, ARRAHMAHNEWS.COM – Entah sudah berapa puluh tahun negara kita terjerat sistem kapitalisme.
Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dikendalikan oleh swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, mereka yang kuat adalah pemenang. Kuat yang dimaksud disini adalah dalam sisi modal. Begitulah kapitalisme menjadi hukum rimba dalam sistem ekonomi, yang kuat menginjak yang lemah. (Baca juga: Jokowi dan Uji Nyali)
Ini pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Jokowi. Swasta sudah kadung terlalu kuat karena berbagai fasilitas yang mereka dapatkan melalui suap dan KKN selama puluhan tahun.
Tapi sebenarnya kita sudah melihat betapa sekarang pemerintah sudah mulai mengambil peran yang selama ini hilang. Alih-alih hanya menjadi pemain pasif, pemerintah sekarang jauh lebih gahar. Bisnis asuransi diambil alih. Transportasi juga, sampai ke umrah semua diakuisisi.
Ada lagi yang menarik yang tidak banyak terberitakan dalam melawan Kapitalisme ala Jokowi ini.
Cara melawan kapitalis adalah dengan konsep sosialis, dimana disini melawan modal besar dengan kepemilikan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dan Jokowi sudah memulainya meski semua bergerak dengan senyap, silent operation. (Baca juga: “Tamparan” Maut Putin-Jokowi di KTT G-20 Turki Kepada Barat dan AS)
Komandan pasukan ninjanya adalah Fery Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan tata ruang yang juga menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Senjata yang diterapkan adalah redistribusi aset/tanah. Penampilannya yang kalem menyembunyikan garangnya dia dalam berperang.
Melawan modal swasta yang kuat, Menteri Agraria mengajak para PKL untuk membangun sistem ekonomi bersama. Pemerintah membagikan “sertifikat tanah gratis” kepada PKL dalam sistem Hak Guna Usaha atau HGU. Ada sekitar 1 juta lebih sertifikat tanah yang akan dibagikan kepada daerah-daerah khusus untuk PKL.
Bukan itu saja, Menteri Agraria juga menggandeng bank-bank pemerintah untuk memodali para PKL. Caranya, sertifikat HGU itu bisa dijaminkan PKL kepada bank yang ditunjuk dan bank mengeluarkan modal. How cool is that.. (Baca juga: Jokowi Pemimpin ‘NDESO’ yang Cerdas, Sederhana dan Merakyat)
Dengan kemudahan fasilitas dan dukungan pemerintah, maka diharapkan kedepannya ekonomi rakyat akan tumbuh besar dan menopang ekonomi negara secara keseluruhan. Ini mirip seperti pembangunan infrastruktur hanya pada sisi ekonomi.
Prinsipnya, daripada memberikan tanah sekian hektar kepada 1 kepala (swasta), lebih bagus diberikan kepada puluhan kepala (PKL). Selain masyarakat kecil lebih disiplin dalam mengembalikan modal, mereka juga punya kesempatan untuk lebih sejahtera.
Ketika sistem ekonomi rakyat tumbuh dan kuat, maka swasta yang bermodal besar tidak mudah lagi mengatur2 negara seenak kumisnya.
Jokowi seperti membangun pasukan semut melawan srigala-srigala yang selama ini menguasai ekonomi. Semut memang kecil, tapi kalau jumlahnya banyak akan membuat perlawanan besar. Apalagi kalau semutnya berapi, pantat srigala bisa bintul-bintul digigiti dan srigala melolong-lolong lari.
Mungkin srigala-srigala yang selalu lapar itu sekarang sedang membentur-benturkan kepalanya di toilet ketika program ini mulai dijalankan tahun ini. “Dia lagi, dia lagi….. Kapan Tuhannn orang kerempeng itu minggat dari siniii… Argggggggghhhh..” (ARN)
Sebar:
