26 Februari 2016
LEBANON, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana Menteri Libanon Tammam Salam menyerukan persatuan nasional dalam menghadapi tekanan Saudi, setelah Riyadh menangguhkan bantuan militer senilai $ 3 miliar pada Beirut di tengah pertikaian diplomatik, kantor berita Al Manar melaporkan pada Jum’at (26/02/2016).
Selama rapat kabinet pada Kamis (25/02), Salam menyoroti pentingnya persatuan nasional dan mendesak para menteri untuk “mempertimbangkan konsensus Arab selama krisis”, Menteri Informasi Ramzi Joreige seperti dikutip Al Manar.
Hubungan bilateral Beirut-Riyadh baru-baru ini memburuk setelah Arab Saudi menangguhkan paket bantuan $ 3 miliar kepada militer Lebanon dan sisa $ 1 miliar bantuan untuk pasukan keamanan internal awal bulan ini.
Suspensi datang setelah Libanon menolak untuk mendukung pernyataan anti-Iran yang dikeluarkan bulan lalu pada pertemuan terpisah yang diadakan di Kairo dan Jeddah.
Pada Selasa (23/02), Riyadh juga mengeluarkan travel warning kepada warga yan akan berpergian ke Libanon atau meninggalkan Libanon setelah memburuknya hubungan politik kedua negara.
Libanon menolak panggilan Saudi untuk meminta maaf kepada kerajaan. Menteri Negara Urusan Parlemen Mohammad Fneish mengatakan Beirut “tidak melakukan yang salah yang mengharuskannya meminta maaf”.
Menteri Perindustrian Hussein Haji Hassan mengaku terkejut atas tindakan Riyadh terhadap Beirut. “Aku tidak mengerti persamaan besar ini: kita meminta maaf atau kita harus menanggung hukuman kolektif.”
Menteri Ekonomi Alain Hakim, bagaimanapun mendesak untuk tenang dan negara tidak harus “panik atas tindakan [Persia] Gulf karena ketakutan tersebut merugikan perekonomian kita.”
Gerakan perlawanan Hizbullah Libanon mengecam Arab Saudi yang telah menangguhkan bantuan kepada miiter Libanon dan mengatakan langkah tersebut justru memperlihatkan wajah asli Arab Saudi dan membantah klaim memerangi terorisme.
Saudi rupanya kesal atas kemenangan tentara Suriah, yang didukung oleh pejuang Hizbullah dalam melawan militan Takfiri yang berperang untuk menggulingkan pemerintah Damaskus dengan dukungan dari Riyadh.
Sementara itu, beberapa analis percaya rezim Saudi menekan Libanon untuk mendapatkan kembali pengaruh yang hilang ada pada tahun 2011, ketika kabinet mantan perdana menteri pro-Arab, Saad Hariri runtuh.
Mereka mengatakan kerajaan mungkin akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap Libanon seperti menghentikan penerbangan ke negara itu atau mendeportasi ribuan warga negara Libanon yang bekerja di Arab Saudi.
Sejumlah media Libanon juga berspekulasi bahwa Riyad telah mengerahkan tekanan pada Beirut untuk menjamin pembebasan seorang pangeran Saudi yang dipenjara atas tuduhan penyelundupan narkoba.
Pangeran Saudi, Abdel Mohsen Bin Walid Bin Abdulaziz Al Saud ditangkap di Lebanon pada akhir Oktober dengan dua ton amfetamin di Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut. [ARN]
Sebar:
