Selasa, 20 September 2016,
NEW YORK, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengecam RUU Kongres AS yang kontroversial yang bertujuan membagi negara Irak menjadi tiga negara.
Dalam percakapan telepon dengan Wakil Presiden AS Joe Biden, Abadi menyatakan keprihatinan atas tuntutan tersebut, kantor Perdana Menteri mengatakan seperti yang dikutip al-Maalomah.
Perdana Menteri mengatakan kepada Biden bahwa ia menentang rencana tersebut yang bertujuan untuk melemahkan persatuan Irak, tambahnya. (Baca juga: Wanita Mata-mata Rusia Kacaukan Jajaran ISIS di Irak)
Gedung Putih juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Abadi dan Biden juga berbicara “tentang perkembangan keamanan baru-baru ini di Irak.”
Draft RUU pertahanan tahunan AS, yang dirilis pada 27 April oleh Gedung Komite Angkatan Bersenjata, mendesak pemerintah AS untuk mengakui negara Kurdi dan Sunni, serta memberikan mereka setidaknya 25 persen dari bantuan keuangan senilai USD 715 juta yang rencananya akan diberikan kepada pemerintah Irak untuk membantu memerangi kelompok teroris ISIS.
RUU juga mengatakan angka itu bahkan bisa mencapai 60 persen, sekitar USD 429 juta. RUU mengamanatkan bahwa “Peshmerga Kurdi, pasukan keamanan suku Sunni dengan misi keamanan nasional, dan Garda Nasional Sunni Irak dianggap sebagai negara,” dan menambahkan bahwa hal tersebut “akan memungkinkan pasukan keamanan ini untuk langsung menerima bantuan dari Amerika Serikat”.
Dalam pertemuan hari Sabtu dengan Duta Besar AS untuk Baghdad Stuart Jones, Menteri Dalam Negeri Irak Mohammed Salem al-Ghabban memperingatkan bahwa RUU “merupakan ancaman serius atas kampanye melawan kelompok ISIS Takfiri” yang beroperasi di Irak dan Suriah, situs berita al-FORAT melaporkan.
“Tuntutan ini benar-benar ditolak oleh otoritas agama dan rakyat Irak karena ia menciptakan gangguan dalam kesatuan bangsa Irak,” katanya, dan menekankan pentingnya integritas Irak. (Baca juga: Mantan Imam Masjid Riyadh: Dubes Saudi di Irak adalah Penolong ISIS)
Politisi Irak dan ulama menentang ide ini, dan mengatakan bahwa hanya rakyat Irak yang dapat memutuskan tentang masa depan negara mereka.
“Skenario ini bukan hal baru, hal itu pernah dicetuskan pada tahun 2007 dan 2008 ketika Joe Biden mengatakan bahwa Irak harus dibagi menjadi tiga negara; Kurdi, Syiah dan Sunni. Sekarang negara-negara lain sedang mencoba memaksakan proyek ini dan mengontrol situasi di Irak,” Najem Qassab, seorang analis politik Irak, mengatakan kepada Press TV pada hari Sabtu.
Qassab, bagaimanapun, mengatakan bahwa keputusan ada pada “rakyat Irak” untuk memutuskan nasib tanah air mereka.
Hashem Haboubi, analis politik Irak juga mengatakan, “peta Irak dan kawasan itu tidak dapat dibuat oleh Amerika Serikat, itu adalah keputusan dari warga (Irak) dan orang-orang dari daerah itu, kami akan menggagalkan rencana tersebut.”
Pada hari Rabu, Muqtada al-Sadr juga memperingatkan Kongres AS atas RUU yang kontroversial. “Kita wajib untuk mengangkat pembekuan pada sayap militer kami … dan mulai memukul kepentingan AS di Irak dan di luar itu,” kata Sadr.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah meluncurkan serangan udara terkoordinasi terhadap apa yang disebut posisi ISIS di Irak utara sejak Juni 2014. Namun, mereka gagal memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemerintah pusat di Baghdad, yang telah mengabdikan sumber daya yang besar untuk pertempuran terhadap Takfiri di berbagai bagian negara. (ARN)
Sebar:
