Selasa, 26 September 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyuarakan kekhawatirannya atas “kemungkinan efek yang tidak stabil” dari referendum kontroversial mengenai independensi wilayah semi-otonom Kurdistan dari pemerintah pusat Irak.
Baca: Kurdistan Irak Gelar Referendum Ditengah Penentangan Internasional
“Sekretaris Jenderal PBB menghormati kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan Irak dan menganggap bahwa semua masalah yang menonjol antara pemerintah federal dan Pemerintah Daerah Kurdistan harus diselesaikan melalui dialog terstruktur dan kompromi yang membangun,” kata juru bicara Guterres, Stéphane Dujarric, pada Senin.
Dia menambahkan bahwa Guterres juga menyuarakan harapan bahwa mengikuti referendum yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak, termasuk di wilayah Kurdistan, akan diizinkan untuk terus tanpa hambatan.
Suriah menolak referendum kontroversial
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem menolak referendum kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Kurdi Irak karena “tidak dapat diterima,” dengan menekankan bahwa Damaskus hanya mengakui satu kesatuan Irak.
“Kami menolak tindakan yang mengarah pada fragmentasi Irak … Langkah ini tidak dapat diterima dan kami tidak mengenalinya,” tambahnya.
Baca: Turki Habis-habisan Tentang Referendum Kemerdekaan Kurdi
Pejabat dari Kementerian Luar Negeri Suriah lainnya, Ayman Soussan, juga mengecam pemungutan suara yang menegaskan bahwa ini adalah hasil dari kebijakan regional AS.
“Ini adalah hasil kebijakan Amerika yang berusaha memisahkan negara-negara di kawasan ini dan menciptakan konflik di antara bagian-bagian mereka,” katanya, dan menambahkan bahwa referendum “merugikan Irak dan saudara-saudara Kurdi.”
Sebelumnya pada hari itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi mengatakan kepada wartawan bahwa suara kemerdekaan Kurdi dapat “mengarah pada perkembangan dan peristiwa yang dapat mempengaruhi semua orang di wilayah ini, terutama orang Kurdi.”
Qasemi menegaskan bahwa Iran mendukung “integritas teritorial dan proses demokrasi” di Irak.
Sementara itu, jaringan televisi Rudaw berbahasa Kurdi Irak, yang berafiliasi dengan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Massoud Barzani, melaporkan bahwa jumlah pemilih Kurdi berada pada 76 persen pada pukul 5:00. sore waktu setempat (1400 GMT) – satu jam sebelum TPS ditutup. Stasiun pemungutan suara membuka pintu mereka pada pukul 8:00 pagi waktu setempat (0500 GMT), dan ditutup pada pukul 6:00 sore. (1500 GMT). Hasil akhir akan diumumkan dalam waktu 72 jam. (ARN)
Sebar:
