JAKARTA – Memasuki masa kampanye pemilihan umum dan presiden 2019, suasana politik semakin memanas. Sejumlah pemuka agama berharap persaingan politik jangan membuat rumah ibadah dipolitisasi guna menuai dukungan.
Tokoh religius berikrar supaya rumah ibadah bebas dari nuansa politis adalah Din Syamsuddin sebagai perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Romo Endro yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua umum Persatuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat Lebang.
Kemudian Nyoman Udayana mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia, Philip Widjaja mewakili Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Uung Sendana dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) dan Bhikkhu Cittajayo dari Sangha.
“PGI dalam surat pastoral mengimbau semua gereja untuk tidak menjadikan rumah ibadah atau mimbar jadi ajang kampanye,” kata Henriette dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/9).
Henriette mengungkapkan setiap jemaat memiliki pandangan politik yang berbeda. Sehingga, mengizinkan kampanye di rumah ibadah bakal bikin gaduh.
“Sebab pilihan politik jemaat beda. Kalau mimbar dijadikan bisa jadi perpecahan,” kata dia.
Philip Widjaja sebagai perwakilan Permabudhi juga menyatakan Vihara bukanlah sarana kampanye. Mereka khawatir pembiaran kampanye politik di mimbar bisa menggiring opini.
“Saya kira selama ini Buddha jarang sekali ada kejadian mimbar jadi ajang politik. Kami serahkan kebebasan ini terhadap individu tidak ada pemasangan dan penggiringan opini,” kata dia.
Sedangkan Din menilai politik dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam. Namun, menurutnya penggabungan antara agama dan politik hendaknya harus memerhatikan nilai-nilai dan etika moral yang ada.
“Kaitan agama dan politik itu tidak terelakkan tapi memiliki etika dan moral Berbicara tentang moralitas dari sudat pandangan agama, tempat ibadat tidak seharusnya jadi kampanye politik apalagi untuk mendukung seseorang,” kata dia.
Mereka juga berharap pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bisa beradab. Mereka berpesan agar para penyelenggara pemilu tahun depan bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas.
“Memesan kepada penyelenggara negara, KPU/Bawaslu agar melaksanakan tugas secara benar, jujur, adil, profesional, imparsial dan penuh tanggungjawab,” kata Uung Sendana.
Mereka juga meminta pemerintah tidak memihak kelompok tertentu dan melindungi masyarakat dari konflik.
“Memesan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan yang menyinggung seperti keyakinan, ras, agama, antargolongan dan suku,” ujarnya. [ARN]
Sumber: CNN.
Sebar:
