BAGHDAD – Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki memperingatkan “respons kuat” jika terbukti bahwa Israel berada di belakang serangan udara baru-baru ini terhadap posisi Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hashd Al-Sha’abi.
Maliki, yang juga sekretaris jenderal Partai Dawa Islam, mengatakan pada hari Jumat bahwa jika Israel terus menargetkan Irak, negara itu “akan berubah menjadi arena pertempuran yang menyeret banyak negara, termasuk Iran.”
Dia menambahkan bahwa “keamanan kawasan, yang merupakan bagian penting Irak, adalah masalah kolektif, dan perlindungannya memerlukan tanggung jawab (penuh) semua negara.”
“Keamanan kawasan akan berada dalam bahaya dan status quo akan berubah jika terbukti bahwa Israel telah menargetkan kedaulatan Irak. Irak akan memberikan respons yang kuat jika terbukti tangan Israel berada di balik serangan baru-baru ini,” kata mantan perdana menteri Irak itu.
Baca: NYT: Israel Dibalik Serangan ke Markas Pasukan Populer Irak di Baghdad.
Pada hari Jumat, Karim Alaiwi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan di Parlemen Irak, mengatakan kepada jaringan televisi al-Ahad bahwa “posisi pemerintah Irak terkait penargetan markas PMU tidak jelas.”
Dia menambahkan bahwa pertemuan Kamis antara Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi, Presiden Barham Salih dan Ketua Parlemen Mohammed al-Halbousi di ibukota Baghdad untuk membahas serangan terbaru di pangkalan Unit Mobilisasi Populer tidak membuahkan hasil karena gagal meyakinkan bangsa yang demikian tidak akan terulang lagi.
Secara terpisah, Dewan Keamanan Nasional Irak mengadakan sesi pada hari Jumat untuk membahas rencana dan langkah-langkah yang bertujuan mempersenjatai komando pertahanan udara negara itu dalam menghadapi tantangan baru-baru ini.
Dewan memutuskan bahwa pemerintah Baghdad memikul tanggung jawab untuk melindungi semua jenis pasukan militer, termasuk Hashd al-Sha’abi.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Irak Mohamed Ali Alhakim memanggil Wakil Kepala Kedutaan Besar AS di Baghdad Brian McFeeters untuk meminta Washington mematuhi ketentuan perjanjian kemitraan strategisnya dengan Irak terkait keamanan bersama dan kerja sama ekonomi.
Hakim menyoroti bahwa pemerintah Baghdad menempatkan semua opsi diplomatik dan hukum di garis depan prioritasnya untuk mencegah campur tangan asing dalam urusan internalnya, dan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Irak dan rakyatnya.
Pada hari Rabu, komandan kedua dari Mobilisasi Populer Unit, Abu Mahdi al-Muhandis, menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas serangan baru-baru ini terhadap pasukan populer.
Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS, yang telah berkontribusi pada kemunculan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah, sekarang mempertimbangkan berbagai cara untuk melanggar kedaulatan Irak dan menargetkan PMU.
“Kami memiliki informasi yang akurat dan kredibel bahwa Amerika membawa empat pesawat tak berawak Israel dalam armada AS untuk melakukan serangan mendadak yang ditujukan ke markas militer Irak. Kami juga memiliki informasi, peta, dan rekaman lain dari semua jenis pesawat Amerika, ketika mereka lepas landas, ketika mereka mendarat dan berapa jam mereka terbang,” kata Muhandis
“Alih-alih mengejar teroris Daesh, pesawat militer AS mengumpulkan informasi dan data mengenai brigade Unit Mobilisasi Populer, dan gudang senjatanya,” bunyi pernyataan itu. [ARN]
Sebar:
