Ukraina, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh bahwa Rusia bisa menggunakan Ukraina sebagai titik awal untuk menyerang negara-negara Eropa lainnya. Ia meminta jaminan keamanan kepada Barat yang dapat dinikmati Ukraina saat tidak menjadi anggota blok militer pimpinan AS, NATO.
“Kami membutuhkan sistem jaminan keamanan, yang akan efektif bahkan ketika kami bukan bagian dari aliansi,” kata Zelensky pada hari Selasa dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh The Economist.
BACA JUGA:
- Demi Perdamaian, Jokowi Tawari Zelensky Sampaikan Pesan ke Putin
- Zelensky Akui Kerugian Besar di Donbass dan Kharkov
“Rusia memandang wilayah negara kita sebagai pijakan untuk merebut negara-negara Eropa lainnya. Artinya, memastikan keamanan Ukraina berarti memberikan keamanan jangka panjang untuk seluruh Eropa.”
Zelensky
Zelensky berpendapat bahwa “zona abu-abu” dalam keamanan Eropa telah memungkinkan Rusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina.
Zelensky menyebutkan Memorandum Budapest, kesepakatan 1994 di mana Ukraina menyerahkan persenjataan nuklir era Sovietnya dengan imbalan janji dari AS, Inggris dan Rusia bahwa mereka akan “memberikan bantuan” ke Ukraina jika ada agresi. Ketiga negara bagian itu sendiri juga bersumpah untuk tidak menyerang Ukraina.
Zelensky mengatakan jaminan yang diberikan di bawah Memorandum Budapest dan “jaminan” serupa kini telah “dihancurkan.”
Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa ekspansi NATO telah merusak keamanan Eropa. Presiden Vladimir Putin mengutip upaya blok itu untuk mendirikan “pijakan” di Ukraina sebagai salah satu alasan aksi militer di negaranya.
BACA JUGA:
- Zelensky Akui Penarikan Sebagian Militer dari Azovstal
- Kontroversial, Zelensky Terbitkan Lambang Nazi ‘Death’s Head’
Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.
Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis ini pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. (ARN)
Sumber: RT
Sebar:
