Rusia, ARRAHMAHNEWS.COM – Organisasi yang seharusnya melindungi kebebasan beragama menutup mata terhadap kriminalitas Kiev terhadap Gereja.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengklaim bahwa Organisasi internasional gagal bereaksi dengan baik atas penganiayaan Kiev terhadap Gereja Ortodoks Ukraina (UOC), sementara AS, yang memproklamirkan diri sebagai juara global kebebasan beragama, menutup-nutupi kejahatan tersebut dan bahkan secara diam-diam menyetujuinya.
Pada hari Selasa, layanan diplomatik Rusia merilis sebuah laporan tentang penganiayaan terhadap UOC, yang memiliki hubungan bersejarah dengan Gereja Ortodoks Rusia, oleh negara Ukraina.
Bagian yang merinci reaksi internasional, atau kekurangannya, mengecam Washington, pendukung utama pemerintah Ukraina, karena menutupi informasi tentang kejahatan Kiev, sementara pemerintah AS selama ini mengaku sebagai pejuang kebebasan beragama dan selalu membuat laporan tentang dugaan pelanggaran di negara-negara di seluruh dunia.
BACA JUGA:
- Gereja Ortodoks Rusia Kecam pembakaran Alquran di Swedia
- Diprotes Gereja Ortodoks, Serbia Batalkan Penyelenggaran Festival LGBT
“Namun, di tengah penganiayaan terhadap penganut Ortodoks di Ukraina, [pejabat AS] tidak pernah mengkritik kebijakan Zelensky yang merusak tentang gereja itu. Dengan kelambanan mereka, mereka tampaknya memberi isyarat kepada bawahan mereka bahwa mereka menyetujui tindakan melanggar hukum (Kiev) ini,” bunyi dokumen itu menyimpulkan.
Laporan setebal 30 halaman itu merinci bagaimana Kiev telah menekan UOC melalui antara lain: undang-undang diskriminatif, tindakan penegakan hukum yang ditargetkan, dukungan rahasia untuk konversi paksa paroki dan memaafkan pidato kebencian terhadap pendeta dan umat.
Zelensky yang mendukung saingan UOC (Ukraine Ortodox Church) yaitu UCU (Orthodox Church of Ukraine, pada bulan Maret setuju untuk mengusir pendeta UOC dari Kiev Pechersk Lavra, salah satu gereja Ortodoks paling berharga di Ukraina.
Menteri Kebudayaan Aleksandr Tkachenko, yang departemennya bertanggung jawab atas situs tersebut, mengatakan pada saat itu bahwa para pendeta dapat tinggal jika mereka setuju untuk membelot ke OCU.
Laporan itu mencatat bahwa bahkan PBB telah mengkonfirmasi kebijakan diskriminatif Kiev pada beberapa kesempatan, seruan Rusia ke badan internasional dan organisasi hak asasi manusia terkemuka untuk campur tangan, sia-sia.
Masalahnya, “sayangnya masih belum dianggap sebagai prioritas oleh PBB dan organisasi terkait lainnya”. Menanggapi permintaan dari Moskow, mereka “biasanya memberikan jawaban tanpa komitmen yang mengatakan bahwa mereka memantau situasi”, tetapi tidak memberikan “reaksi yang memadai”. (ARN)
Sumber: RT
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
Sebar:
