Sudan, ARRAHMAHNEWS.COM – Pemerintahan pemimpin de facto Sudan Abdel Fattah Al-Burhan telah meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang digambarkannya sebagai “agresi Uni Emirat Arab (UEA) terhadap rakyat Sudan.”
Pemerintah UEA diduga mendukung kelompok paramiliter yang memerangi tentara Sudan, dan memberikan bantuan militer dan keuangan kepada mereka.
Tentara reguler Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh mantan wakil Burhan, Mohamed Hamdan Dagalo, telah terlibat perebutan kekuasaan di negara Afrika tersebut sejak tahun lalu.
Sejauh ini, pemerintah masih menguasai sebagian besar Lembah Nil serta provinsi dan pelabuhan di bagian timur negara tersebut, sementara RSF menguasai sebagian besar wilayah Darfur yang kaya minyak, sebagian besar wilayah ibu kota, dan sebagian Kordofan Utara dan Barat.
“Kemarin, perwakilan tetap kami di PBB mengajukan permintaan untuk mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan guna membahas agresi UEA terhadap rakyat Sudan, dan penyediaan senjata serta peralatan kepada milisi teroris,” kata sumber diplomatik Sudan kepada AFP.
Kantor berita resmi Sudan, SUNA, membenarkan bahwa perwakilan Sudan di PBB, Al-Harith Idriss, telah menyampaikan permintaan pemerintah tersebut ke Dewan Keamanan PBB.
Namun, UEA membantah mendukung RSF dalam perangnya melawan pemerintah Sudan.
Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pekan lalu, Kementerian Luar Negeri UEA menolak tuduhan Sudan terhadap negara Arab Teluk Persia tersebut.
BACA JUGA:
- Sekjen PBB Peringatkan Kejahatan Perang terhadap Warga Sipil Sudan
- Khartoum Larang 3 Saluran TV Milik Saudi dan UEA Mengudara di Sudan
Surat itu mengatakan bahwa tuduhan pemerintah Sudan terhadap UEA “palsu (dan) tidak berdasar, dan tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya untuk mendukung tuduhan tersebut.”
Namun, laporan PBB yang bocor menunjukkan bukti “kredibel” yang membuktikan UEA memberikan dukungan militer kepada RSF.
Dalam hal ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan “keprihatinan besar” atas meningkatnya pertempuran di wilayah Darfur Utara Sudan. Ia memperingatkan kemungkinan serangan RSF dan milisi sekutunya di El Fasher. Ibu kota negara belum berada di bawah kendali RSF, dan merupakan tempat menampung sejumlah besar pengungsi.
Turk “sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di dan sekitar kota El Fasher, Darfur Utara, di mana puluhan orang tewas dalam dua minggu terakhir,” kata sebuah pernyataan dari kantornya.
Pernyataan itu mengatakan kepala hak asasi manusia PBB khawatir warga sipil yang terjebak di kota itu akan terbunuh jika mereka berusaha melarikan diri.
“Situasi yang mengerikan ini diperburuk oleh kekurangan pasokan penting karena pengiriman barang-barang komersial dan bantuan kemanusiaan sangat terhambat akibat pertempuran, dan truk pengantar tidak dapat dengan bebas transit melalui wilayah yang dikuasai RSF,” tambahnya.
Turk menyerukan deeskalasi segera dan diakhirinya konflik, serta “penyelidikan terhadap semua dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional,” kata pernyataan itu. (ARN)
Sumber: Press TV
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLENEWS
Sebar:
