Baghdad – Presiden Irak Barham Salih mengutuk serangan Washington ke markas Kata’ib Hizbullah, yang merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Rakyat (PMU) Irak.
Kantor Berita Irak (INA) melaporkan bahwa Salih mengutuk serangan yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun, dan menambahkan bahwa serangan itu bertentangan dengan perjanjian keamanan yang ditandatangani antara Baghdad dan Washington.
Mayor Jenderal Abdul Karim Khalaf, juru bicara Panglima Angkatan Bersenjata Irak, juga mengatakan bahwa Adel Abdul-Mahdi, mantan perdana menteri Irak, telah menyuarakan penentangannya terhadap serangan-serangan itu dalam sebuah pesan kepada Menteri Pertahanan AS Mark Esper.
Baca: AS Serang Pangkalan Militer Hashd al-Shaabi di Anbar
“Mengeboman markas PMU adalah memperburuk situasi dan membahayakan keamanan Irak serta kawasan,” kata sumber media Irak mengutip pernyataan Abdul-Mahdi.
Mantan PM Irak itu juga dilaporkan memerintahkan Komando Operasi Gabungan Irak (JOC) untuk tidak mengizinkan operasi udara atau darat terjadi di negara itu tanpa persetujuan pemerintah.
Sebelumnya, pasukan AS melakukan serangan pesawat tak berawak di sejumlah pangkalan Kata’ib Hizbullah di provinsi barat Anbar, Irak, menewaskan sedikitnya 25 orang dan 51 lainnya terluka, menurut PMU.
فيديو أولي للغارة الأمريكية على مقر #الحشد_الشعبي في #القائم . pic.twitter.com/XTKOoiO65I
— قناة العهد (@AhadTv) December 29, 2019
Menyusul serangan itu, Pentagon mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan tiga lokasi di Irak dan dua di Suriah dalam menanggapi dugaan serangan yang menargetkan pasukan Amerika.
Serangan udara itu mendapat apresiasi dari menteri luar negeri Israel, Yisrael Katz, yang menggambarkan peristiwa itu sebagai “titik balik dalam respons regional terhadap Iran dan pengaruhnya”.
Washington dan Tel Aviv secara teratur melabeli gerakan perlawanan rakyat yang menentang kehadiran AS di Irak sebagai “kelompok-kelompok teroris”, sebuah label yang ditolak keras oleh para pejabat Irak.
Kata’ib Hizbullah bersama dengan unit-unit lain yang beroperasi di bawah PMU, memiliki peran besar dalam mempertahankan Irak dari kelompok teroris Deash Takfiri, yang mencengkeram Irak pada tahun 2014.
Seruan front anti-AS
Dalam sebuah pernyataan singkat, Kata’ib Hizbullah menggambarkan serangan itu sebagai “mengabaikan dan mempermalukan kedaulatan dan kehormatan bangsa Irak”.
Serangan itu menargetkan “putra-putra kami yang membela perbatasan,” kata pernyataan itu, dan menyerukan pasukan keamanan negara itu untuk “mempertahankan” kehormatan dan martabat “dalam mengusir pasukan AS dari negara itu.
Kelompok Asaib Ahl al-Haq Irak, yang merupakan bagian dari PMU, juga mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua faksi politik negara itu untuk menanggapi “serangan pengecut” Washington.
Baca: Komandan Hasdh Sha’abi Janjikan Balasan Keras atas Serangan AS
“Hari ini, mengakhiri kehadiran militer AS di Irak adalah penting dengan segala cara yang diperlukan sebelum berlangsung lebih lama,” kata pernyataan itu.
Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU, menekankan bahwa pasukan Amerika akan menerima tanggapan keras atas insiden tersebut.
Falih Khazali, seorang anggota parlemen yang berafiliasi dengan blok parlemen Fatah di Irak, mengatakan bahwa serangan itu mengisyaratkan bahwa AS “telah memasuki perang dengan Irak” dan mereka belum “belajar dari konsekuensi pendudukannya atas Irak”.
Ulama senior Irak dan pemimpin politik Ammar al-Hakim juga menggambarkan serangan Amerika sebagai pelanggaran terang-terang terhadap kedaulatan Irak dan perjanjian keamanan yang ditandatangani antara kedua negara.
Dia mendesak pemerintah dan parlemen untuk mengambil posisi tegas dalam menanggapi serangan Amerika. (ARN)
Sebar:
