NewsTicker

Saingi NATO, Iran Umumkan Perjanjian Pertahanan Poros Perlawanan

Ketika Israel menyerang salah satu negara Front Perlawanan, negara-negara anggota lain dari kelompok tersebut harus mengerahkan semua upaya mereka

Saingi NATO, Iran Umumkan Perjanjian Pertahanan Poros Perlawanan Pasukan Perang Iran

Iran, ARRAHMAHNEWS.COM Majelis Permusyawaratan Islam Iran mengumumkan bahwa sebuah “perjanjian pertahanan dan keamanan poros perlawanan” telah dipersiapkan sebagai langkah terbaru menyatukan semua kelompok perlawanan untuk secara terpadu melawan setiap serangan dari anggota NATO dan Israel.

Wakil Majelis Permusyawaratan Islam Iran, Abu Fadl Abu Trabi, membeberkan persiapan draf resolusi yang bertajuk “Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Poros Perlawanan” ini pada hari Senin (18/01).

BACA JUGA:

Abu Trabi mengindikasikan, dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh media Iran yang dikutip Al-Masdar, bahwa pekerjaan sedang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan tanda tangan yang diperlukan untuk menyiapkan rancangan resolusi sebelum diskusi dan pemungutan suara.

Saingi NATO, Iran Umumkan Perjanjian Pertahanan Poros Perlawanan

Pasukan Perang Iran

 

Abu Trabi mencatat bahwa berdasarkan teks draf Perjanjian Keamanan Pertahanan untuk Poros Perlawanan, “ketika Israel menyerang salah satu negara Front Perlawanan atau jika Israel mengambil tindakan apapun terhadap poros ini, negara-negara anggota lain dari kelompok tersebut harus mengerahkan semua upaya mereka, baik dari aspek militer, ekonomi, dan politik untuk sepenuhnya (secara bersama) menangkal bahaya tersebut”.

BACA JUGA:

Menurut badan tersebut, draf resolusi ini hanya menetapkan satu pasal, yaitu bahwa: “Semua negara adalah bersama gerakan pembebasan yang merupakan anggota perjanjian ini“.

Selain itu, draf resolusi ini hanya memuat dua lampiran. Apendiks pertama menyatakan bahwa gerakan pembebasan dalam perjanjian ini disebut gerakan yang mendapat dukungan dari Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran.

Adapun lampiran kedua dari draf resolusi tersebut menetapkan bahwa konstitusi mengenai lokasi sekretariat, pengeluaran, dan pembagian kerja antar badan harus disiapkan dan disetujui oleh sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi di Iran. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: