Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Tokoh senior dari Papua yang juga menjadi pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Youwe menegaskan aktivis Veronica Koman tidak berhak berbicara mengenai persoalan Papua. Nicholas juga menyebut Veronica sebagai provokator.
“Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator,” ujar Nicholas dalam webinar “Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik”, Sabtu (8/5/2021).
BACA JUGA:
- Islah Bahrawi: Mengapa Label Terorisme kepada KKB Papua Menjadi Keharusan?
- Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan KKB Papua
Mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun tersebut telah menyatakan kesetiaan kepada NKRI bersama Nick Meset pada 2010. Nicholas mengatakan dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari pemerintah dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya.
Veronica Koman
“Anda (Veronica) hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,” ungkap Nicholas.
Diketahui, nama Veronica mencuat setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial.
BACA JUGA:
- Budi Setiawan Jelaskan Fakta Mengejutkan Tentang Masalah Papua
- Pasca Resmi KKB Dinyatakan Sebagai Organisasi Teroris, Natalius Pigai Sebar Provokasi SARA
Menurut Nicholas, memang masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi eksistensinya sudah semakin melemah. Kelompok itu terdiri atas empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan Presiden Victor Yeimo.
Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak, dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dengan Presiden Forkorus Yaboisembut.
“Sekarang dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan,” tegas Nicholas. (ARN)
Sumber: BeritaSatu
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
