Solo, ARRAHMAHNEWS.COM – Polisi membubarkan aksi solidaritas membela Palestina yang digelar di Bundaran Gladag, Solo, Jumat (21/5). Pembubaran massa aksi diduga karena orator menyinggung pribadi Kapolresta Surakarta.
Sedianya, aksi tersebut ditutup pukul 15.00 WIB. Akibat pembubaran tersebut, penyelenggara yang menamakan dirinya Himpunan Masyarakat Solo (Hamas) menutup aksi sebelum waktu yang direncanakan.
BACA JUGA:
- Polisi Tangkap Penggerak Penyerangan Midodareni di Pasar Kliwon, Solo
- Polisi Razia Kantong Kelompok Intoleran di Solo Pasca Kasus Midodareni
Sebelum pembubaran, aksi sempat panas dan diwarnai adu mulut antara Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Ade Safri Simanjutak dengan salah satu orator yang berdiri di atas mobil komando. Insiden tersebut dipicu karena orator menanyakan agama Ade Safri.
Ade yang berada tak jauh dari lokasi orator langsung mendatangi dan memerintahkan orator tersebut turun dari mobil komando. Sejumlah petugas mengawal Ade Safri yang dikepung massa.
Sementara salah satu anggota polisi mematikan sound system aksi yang berada di dalam mobil komando.
Massa yang menyaksikan peristiwa tersebut memekikkan takbir dan tahlil. Sejumlah pentolan aksi tampak berusaha menenangkan massa dengan megafon seadanya. Mereka menginstruksikan agar peserta aksi mematuhi arahan polisi dan membubarkan diri.
Ade Safri beralasan pihaknya terpaksa mengambil langkah tegas lantaran terlalu banyak pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada aksi tersebut. Selain itu, salah satu materi orasi yang disampaikan dianggap menyerang pribadi.
BACA JUGA:
- Laskar Solo Serbu Rumah Habib Segaf Saat Ikuti Doa Pernikahan, 3 Orang Dilarikan ke RS
- Buku Anak TK yang Ajarkan Radikalisme Ditulis oleh Istri Laskar Jihad Solo
“Satu jam pertama masih sesuai koridor. Kemudian orator melenceng dari materi yang disepakati. Sekitar 1 jam 45 menit dia menyerang pribadi, bahkan berisi ancaman,” katanya usai aksi.
Saat ditanya mengenai peristiwa tersebut menjadi penyebab aksi dibubarkan, Ade enggan menjawab dengan tegas.
“Tadi teman-teman sudah lihat sendiri. Menyerang pribadi. Itu tidak boleh. Silakan menyampaikan pendapat di muka umum dengan santun. Tapi jangan melecehkan siapapun,” katanya.
Menurut Ade, penyelenggara sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Polres dan Pemerintah Kota Solo terkait aksi tersebut. Namun surat pemberitahuan baru diterima Polres dua hari sebelum aksi berlangsung.
“Menurut aturan seharusnya tiga hari sebelum kegiatan. Itu pun masih kami fasilitasi. Silakan berunjuk rasa dengan tertib, dan mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Dalam surat pemberitahuan, aksi rencananya diikuti oleh 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun pada praktiknya, aksi dihadiri ratusan massa. Tak hanya mengabaikan jaga jarak, banyak peserta aksi yang tidak mengenakan masker.
Selama aksi berlangsung, polisi berulang kali mengingatkan agar peserta mengenakan masker dan menjaga jarak. Imbauan tersebut disiarkan dari dua mobil binmas. Tak hanya itu, imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan juga disampaikan oleh petugas yang berada di sekitar kerumunan.
“Petugas selalu mengimbau. Selalu ada pelanggaran, masker diturunkan dan lain sebagainya. Petugas yang mengimbau ada yang diancam,” katanya.
“Secara prokes, ini sangat rawan sekali,” lanjut Ade.
Ade menambahkan, Polresta Surakarta akan segera memanggil koordinator aksi terkait banyaknya pelanggaran protokol kesehatan selama aksi.
“Tim kita sedang konsolidasi untuk menindaklanjuti apakah ada potensi pidana dari yang bersangkutan,” katanya.
Dihubungi terpisah, Humas aksi, Endro Sudarsono mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mendorong terhadap pemerintah agar memberi dukungan medis, logistik, dan infrastruktur untuk Palestina.
Hamas juga mendorong agar Pemerintah terus melakukan lobi-lobi di tingkat internasional agar Palestina segera meraih kemerdekaan.
Terkait materi orasi yang menyinggung agama Ade Safri, Endro mengaku hal tersebut di luar rencana penyelenggara. “Itu tidak kita harapkan,” katanya.
Namun ia juga menyayangkan tindakan polisi yang langsung membubarkan aksi tanpa negosiasi.
“Tadi belum saatnya selesai. Mestinya ada nego dulu, ada peringatan-peringatan,” katanya.
Ia juga mengakui surat pemberitahuan terlambat dilayangkan. Penyelenggara juga tidak mengantongi surat rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Solo.
“Dari dulu aksi kita tidak pernah ada yang dapat rekomendasi. Tapi kita selalu dibiarkan,” katanya.
Terkait jumlah peserta aksi yang jauh melampaui pengajuan ke pihak kepolisian, Endro mengaku hal itu disebabkan karena ada aksi serupa yang digelar oleh pihak lain.
“Dalam surat kita hanya 50 orang peserta. Ternyata di lapangan jumlahnya jadi ratusan karena dalam waktu yang bersamaan ada aksi lain yang serupa. Sepertinya ada yang bergabung. Itu di luar kendali kita,” katanya. (ARN)
Sumber: CNN
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
