LONDON, Arrahmahnews.com – PBB kini sedang dalam proses untuk melakukan penyelidikan mengenai apakah pemotongan tunjangan pemerintah Inggris telah membuat pelanggaran HAM bagi lebih dari 2.000 penyangdang cacat di Inggris.
Hal ini datang setelah Departemen Pekerja Dan Pensiunan mengungkapkan pada minggu lalu bahwa 2.380 orang telah meninggal dalam enam minggu setelah dinyatakan “layak untuk bekerja” oleh pemerintah diantara tahun 2011 dan 2014.
“Sebuah penyelidikan resmi telah diluncurkan oleh komite Hak Asasi Manusia Penyandang Cacat,” ungkap the Herald.
Investigasi PBB ini dilakukan secara rahasia, namun sebuah kelompok amal untuk penyandang cacat yang terkemuka di Skotlandia mengatakan kepada The Sunday Herald bahwa kunjungan pelapor khusus PBB dan anggota Komite Hak Asasi Manusia Penyandang Cacat diharapkan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menurut Inklusi Skotlandia (sebuah konsorsium organisasi kecacatan di Skotlandia), pada tahun 2018, lebih dari 80.000 penyandang cacat di Skotlandia akan kehilangan sebagian atau seluruh tunjangan biaya hidup yang sebelumnya biasa mereka terima.
Sekarang, William Spring, aktivis HAM, mengatakan bahwa pemotongan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah telah menimbulkan resiko ketidak-adilan pada anggota masyarakat.
Menurut penemuan yang dirilis inklusi Skotlandia, para penyandang cacat di beberapa wilayah di Skotlandia harus menunggu hingga 10 bulan untuk bisa mengakses tunjangan pribadi independen untuk para penyandang cacat akibat keterlambatan dalam proses evaluasi.
Kebanyakan keluarga dengan anak yang cacat didalamnya akan kehilangan sekitar 1.500 pundsterling pertahun sebagai hasil perubahan kredit pajak anak dibawah sitem kredit Universal yang baru. [Arn/Sh/Ptv/Im]
Sebar:
