JAKARTA, Arrahmahnews.com – Presiden Joko Widodo menolak usulan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menaikkan gaji dan tunjangan presiden. Ia merasa tidak etis bila hal itu disampaikan di tengah kondisi perekonomian yang tengah lesu sekarang ini. (Baca Harga Daging “PKS” dan Fahri Hamzah)
Tabel Kenaikan Tunjangan @Nasional Kompas
“Ha-ha-ha. Jangan aneh-aneh. Lah wong ekonomi melambat kayak gini, malu bicara gaji, tunjangan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2015). Jokowi merasa tidak memerlukan kenaikan gaji dan tunjangan, apalagi saat ini ekonomi serba sulit. “Malu kita urus hal-hal yang terkait tunjangan gaji,” ucap Jokowi lagi. (Baca Jokowi Suguhkan Martabat Islam Nusantara di Depan Raja Salman Saudi)
Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa saat ini Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri lebih memilih fokus bekerja menghadapi pelemahan ekonomi nasional. “Ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan besaran ideal gaji pokok dan tunjangan seorang presiden dan wakil presiden,” kata Ari.
Usulan soal kenaikan gaji dan tunjangan seorang presiden ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Dia menilai bahwa sudah sewajarnya gaji yang diterima PresidenJoko Widodo naik hingga Rp 200 juta.
“Paling enggak Rp 200 juta. Tetapi, negara mampu enggak?” kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Rabu (16/9/2015).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menilai bahwa dengan kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban Presiden Jokowi saat ini, wajar bila gajinya dinaikkan. Pendapatan Presiden yang kini berada di kisaran Rp 62 juta per bulan dianggap tidak sebanding dengan beban kerja yang diterima.
“Coba bandingkan dengan gaji presiden di negara ASEAN saja, jauh sekali bedanya,” kata dia. Namun, permintaan tak terduga muncul dari para wakil rakyat di parlemen untuk menaikkan tunjangan mereka. Terlebih, ucapan paling lantang justru muncul dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tetapi, ternyata masih banyak anggota DPR yang tak setuju dengan kenaikan tunjangan. Terlebih kondisi ekonomi bangsa sedang terpuruk.
Namun, Fahri seakan cuek saja dengan kondisi bangsa. Fahri punya seribu alasan agar tunjangan anggota DPR naik. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, merasa kenaikan tunjangan anggota DPR yang sudah disetujui oleh pemerintah terlalu kecil. Tunjangan yang disetujui Menteri Keuangan itu masih jauh dari angka yang diusulkan oleh DPR.
“Menurut saya, (kenaikan tunjangan) sangat kurang itu,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Fahri menyayangkan, DPR tidak bisa menyusun anggaran sesuai dengan kehendak mereka. Penyusunan anggaran, termasuk kenaikan tunjangan, harus disusun bersama-sama pemerintah. Akibatnya, DPR mendapatkan dana anggaran terbatas yang akhirnya menghambat kinerja DPR, terutama dalam bidang pengawasan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, saat bencana kebakaran hutan terjadi di Sumatera, anggota DPR tidak serta-merta dapat mengunjungi lokasi. Hal itu terjadi karena tidak ada dana anggaran untuk berkunjung ke sana. “Presiden enak, punya pesawat sendiri,” kata Fahri. (ARN/BerbagaiMedia/MM)
Sebar:
