SANA’A – Otoritas Nasional untuk Manajemen dan Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan Pemulihan Bencana mengaku dikejutkan oleh pernyataan yang dibuat oleh Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, yang menuduh lembaga pemerintah Yaman menjual bahan bantuan atau mengarahkannya kepada yang tidak berhak.
Badan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa jumlah bantuan makanan yang diberikan oleh Badan dunia tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah yang diperlukan, karenanya dibuatlah kesepakatan dengan badan Dunia itu mengenai siapa saja yang berhak menerimanya.
Baca: PBB: Bantuan Internasional Gagal Selamatkan Yaman dari Bencana Kelaparan
Otoritas Nasional untuk Manajemen dan Koordinasi Urusan Kemanusiaan juga menegaskan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan WFP, yang mencakup semua prosedur untuk kedatangan bantuan kepada penerima manfaat.
Otoritas mencatat bahwa perjanjian itu meliputi mempertimbangkan kembali daftar penerima di semua kabupaten melalui komite yang dipilih masyarakat yang diawasi oleh WFP.
Baca: Dituduh Curi Bantuan, Houthi Kecam WFP “Kalian Kirim Makanan Busuk”
Mitra pelaksana program kemudian mengunjungi distrik-distrik untuk memverifikasi, dan menilai bahwa daftar yang diajukan oleh komite komunitas itu masih belum pas, karenanya Program Pangan Dunia kini sedang melakukan peninjauan di lapangan dan melakukan proses verifikasi ulang.
Dalam tanggapannya Otoritas Nasional sangat menyesalkan bahwa beberapa hari setelah menandatangani perjanjian dengan WFP, Direktur Eksekutif program itu justru menyatakan bahwa pihak berwenang di Sana’a menolak tindakan perbaikan, dan hal itu bertentangan dengan kenyataan.
Otoritas Nasional untuk Manajemen dan Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyebut bahwa pernyataan Direktur Eksekutif WFP ini menunjukkan lemahnya hubungan sang Direktur dengan kantornya, dan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan sifat politis yang jauh dari kredibilitas, terutama mengingat situasi saat ini.
Baca: Bom-Bom Saudi Mulai Hujani Gudang Makanan WFP di Hodeidah
“WFP memiliki penilaian mengenai apa yang terjadi, dan (mereka juga) memiliki kontrak dengan perusahaan pemantau dan evaluasi, yang sepanjang periode distribusi, memantau dan melaporkan kepada program tersebut, jika ada pelanggaran seperti yang dituduhkan, mengapa belum dilaporkan secara resmi kepada otoritas dan pemerintah terkait, ” protes otoritas tersebut sebagaimana dikutip Al-Masirah. (ARN)
Sebar:
