Arrahmahnews.com, Irak – Kelompok parlemen Irak yang mewakili Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau Hashd al-Sha’abi di negara itu mengatakan bahwa tindakan agresi Israel baru-baru ini yang menargetkan pasukan militer pro-pemerintah sama dengan “deklarasi perang” terhadap negara Arab itu dan bangsanya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin (26/08), aliansi Fatah (Penaklukan) meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan-serangan drone ke pangkalan-pangkalan PMU selama beberapa minggu terakhir, dimana secara luas dilaporkan serangan itu telah dilakukan oleh rezim Tel Aviv.
“Sementara kami memiliki hak untuk menanggapi serangan Zionis ini, kami meminta koalisi internasional, khususnya Amerika Serikat, bertanggung jawab penuh atas agresi yang kami anggap sebagai deklarasi perang terhadap Irak dan rakyatnya,” bunyi pernyataan itu.
Baca: Hashd Al-Shaabi: AS Angkut Drone Israel ke Azerbaijan untuk Serang Irak
Pernyataan itu juga menyerukan penarikan pasukan Amerika dari Irak, menekankan bahwa mereka tidak lagi diperlukan di sana.
Serangan pesawat tak berawak terbaru menyerang konvoi PMU dekat kota al-Qa’im Irak dekat dengan perbatasan Suriah pada Hari Minggu, menewaskan Kazem Mohsen, kepala dukungan logistik Brigade PMU ke-45 yang juga dikenal oleh nomer guerre-nya sebagai Abu Ali al-Dabi, dan melukai seorang pejuang lainnya.
PMU mengatakan bahwa serangan mematikan itu diluncurkan di bawah “perlindungan udara di atas area tersebut oleh pesawat Amerika.”
Baca: Hashd al-Shaabi Tembak Jatuh Drone Pengintai di Baghdad
Pada hari Senin, ratusan warga Irak mengadakan pemakaman untuk korban, berkupul dengan membawa spanduk bertuliskan, “Mampus Amerika” dan “Mampus Israel.” Beberapa pelayat menginjak bendera AS dalam demonstrasi tersebut.
Anggota parlemen Irak Ahmed al-Asadi mengatakan bahwa parlemen akan mengadakan pertemuan darurat dalam beberapa hari mendatang “untuk membahas masalah ini dan mengambil keputusan yang tepat.”
Secara terpisah pada hari Senin, Presiden Irak Barham Saleh mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi, Ketua Parlemen Mohamed al-Halbousi dan para pemimpin PMU mengenai serangan udara tersebut.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut menggambarkan serangan itu sebagai “tindakan agresi terang-terangan” yang dimaksudkan untuk menyeret PMU dari perannya memberantas sisa-sisa kelompok teroris Daesh Takfiri.
“Serangan-serangan ini adalah tindakan bermusuhan yang terang-terangan yang menargetkan Irak,” katanya, menambahkan, “kedaulatan Irak dan kesejahteraan rakyatnya adalah garis merah.”
Lebih lanjut ditekankan bahwa pemerintah Irak akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk “mencegah agresor dan mempertahankan Irak.”
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed al-Sahaf menyatakan bahwa kesiapan Baghdad untuk mengambil semua tindakan diplomatik dan hukum yang tersedia untuk mencegah pelanggaran kedaulatan Irak dan integritas wilayahnya. (ARN)
Sebar:
