arrahmahnews

Wahyu Sutono: Melawan COVID-19 Tanpa Lockdown

Cuitan Direktor WHO dan Jokowi

Jakarta – Tulisan menarik dari pegiat medsos Wahyu Sutono di akun Facebooknya menjelaskan bahwa untuk mengatasi Coronavirus tidak harus lockdown, berikut ulasannya:

Sejak kota Wuhan Tiongkok lockdown pada Desember 2019 akibat tragedi Covid-19 lalu pandemi ini kemudian menjalar dengan cepatnya ke seluruh belahan dunia hingga menewaskan ribuan orang selain ribuan lainnya yang terjangkit, karena Virus ini tak pilih-pilih sasaran, siapapun bisa terjangkit.

Dari bayi hingga yang renta. Dari rakyat jelata hingga yang bertahta, bahkan olahragawan, anggota parlemen, seniman dan selebritas. Di Indonesia sendiri secara resmi diumumkan 69 orang positif terjangkit, serta tidak menutup kemungkinan bertambah, dan bisa jadi puncak penyebarannya ada pada bulan Mei, ketika masyarakat Indonesia tenggorokannya kering karena puasa. Namun semoga saja prediksi penulis salah, dan justru puasa lah yang membawa berkah kesehatan bagi bangsa ini.

Baca Juga:

Dari 69 penderita, patut disyukuri 3 orang sudah sembuh, dan hari ini kemungkinan sudah diizinkan untuk pulang. Sedangkan 4 orang meninggal, salah satunya warga negara asing (25) di Bali, selebihnya pasien 35, 36, dan 50 saat masuk ke rumah sakit sudah menggunakan ventilator selain riwayat penyakit lain yang menyertainya.

Data Lockdown Negara Terdampak Coronavirus

Sementara itu Tiongkok kini justru mulai bangkit dan menyatakan diri menang melawan Covid-19, lalu giliran negara lainnya yang mengalami keprihatinan ini, utamanya Italia, Korea Selatan, dan Iran yang jumlah penderitanya cukup besar sekali. Bahkan beberapa negara telah menerapkan kebijakan lockdown, seperti Italia, Mongolia, Filipina, Korea Selatan dan Jepang, guna mengurangi penyebaran Covid-19 di negara mereka.

Lockdown yang berarti kuncian, dimaksudkan bahwa negara yang terjangkit Covid-19 mengunci akses masuk dan keluar sebagai pengamanan yang ketat guna mencegah penyebaran virus, dan itu pasti diiringi dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, penutupan sekolah, hingga tempat-tempat umum. Dengan begitu, risiko penularan virus pada masyarakat di luar wilayah lockdown bisa berkurang.

Pemerintah Indonesia sendiri belum berencana untuk melakukan lockdown seperti negara lainnya. Sebab, pemerintah menilai cara tersebut memiliki risiko yang sama tingginya, seperti meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Terlebih Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dengan populasi penduduk yang sudah hampir mencapai 270 juta jiwa, dengan sebaran pulau yang berjumlah 13.000.

Sebenarnya ini sebuah ‘Dilema’ yang dihadapi pemerintah, jadi seperti dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Hal ini karena terkait dengan perekonomian negara. Artinya bila Indonesia memutuskan lockdown, maka secara otomatis semua aktifitas akan terhenti dalam kurun waktu tertentu, dan dampaknya akan terasa pada terpuruknya ekonomi nasional, khususnya kota yang di-lockdown. Positifnya, penanganan Covid-19 akan jauh lebih mudah serta penyebarannya bisa dipersempit hingga ke titik nol.

Begitu pun bila mengikuti saran dari World Health Organization atau WHO agar Indonesia mengumumkan “Darurat Nasional Covid-19,” seperti yang baru saja diputuskan Amerika, sebab ini pun akan dihadapkan pada sebuah konsekuensi yang hampir sama. Yakni selain ekonomi yang akan terpuruk, juga akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Hal ini mengacu pada kejadian saat pertama pemerintah mengumumkan adanya 2 orang yang positif Covid-19, langsung terjadi Panic Buying.

Baca Juga:

Sebaliknya bila diberlakukan normal seperti saat sekarang ini, positifnya semua aktifitas tetap berjalan normal, dan kondisi ekonomi tidak terlalu parah. Namun negatifnya bila tidak memutuskan darurat nasional mau pun lockdown, sangat mungkin sulit terhindari lagi penyebaran virus ini akan semakin merajalela.

Sambil menunggu keputusan pemerintah lebih lanjut, ada baiknya bila seluruh elemen bangsa bisa bersatu dan seragam dalam tindak fikirnya, agar lebih efisien dalam penanganan Covid-19. Belajarlah dari ketangguhan dan kecepatan Tiongkok dalam menghadapi gempuran Covid-19 yang maha dahsyat. Jadi semua hal harus satu pintu atas nama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan tidak ada yang manggung sendiri-sendiri. Semua pihak terkait secara simultan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudian semua elemen bangsa, utamanya media pewarta lebih mengedepankan berita yang positif dan menggugah semangat bersatu, dus bukan justru malah menimbulkan kepanikan. Begitu pun para elite politik harus bisa ikut berkontribusi dengan diam, daripada sok tau seolah lebih dokter dari dokter, hingga menimbulkan kegaduhan, terlebih lagi bila pernyataannya justru cenderung hoax.

Pemerintah pusat bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia segera mengeluarkan pedoman khusus nasional dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Kedua, bekerja sama dengan badan intelijen dan pemerintah daerah untuk mitigasi penyebaran Covid-19. Ketiga, meningkatkan kapasitas laboratorium, serta pengetesan spesimen tidak hanya berlaku pada mereka yang telah kontak dengan penderita Covid-19, namun juga kepada semua orang dengan gejala influenza dan gangguan pernafasan.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan kewaspadaan pada 135 pintu masuk ke Indonesia, baik darat, laut, dan udara, dengan menambah petugas dari kepolisian, sehingga dapat diminimize keluar masuk orang, kecuali dalam keadaan sehat, itu pun bila mendesak. Kemudian buat surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak lebay dengan menghamburkan APBD dengan alasan Covid-19. Beda halnya bila telah terkoordinasi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga cukup penting saat seperti sekarang ini, yakni sudah saatnya berkontribusi dalam menghambat penyebaran hoax tentang Covid-19 yang dapat menambah keresahan masyarakat luas, dengan menghapus hoax dan atau memblockir semua akun penyebar hoax. Begitu pun pihak Kepolisian lebih tegas dengan pro aktif menangkap para penyebar hoax.

Baca Juga:

Liburkan sekolah-sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak di beberapa kota yang telah positf terjangkit Covid-19, sebab di usia mereka cenderung belum paham bahayanya pandemi ini, bila perlu sampai ke tingkat SMP. Stop untuk sementara seluruh ijin penyelenggaraan acara apapun yang melibatkan banyak orang.

Yang terakhir, rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang bisa dipercepat penyelesaiannya, bila perlu menambah pekerjanya, agar lebih cepat. Begitu pun rencana produksi masker sudah tak bisa ditunda, dan langsung dibagikan lewat organisasi atau relawan yang secepatnya dibentuk di setiap provinsi.

“Teriring doa, semoga bangsa Indonesia kuat dan tetap bersatu melawan Covid-19. Tidak panik, tetap waspada, dan rasional”. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews