London, ARRAHMAHNEWS.COM – Surat kabar Guardian menerbitkan laporan Martin Shulov, korespondennya di Timur Tengah, mengatakan bahwa negara-negara normalisasi seperti Bahrain, UEA, Maroko dan Sudan menolak untuk mengecam agresi Isarel ke Palestina, dan menempatkan mereka dalam barisan bersama Zionis.
Laporan tersebut menyatakan, “Pada saat Israel dan Hamas mendekati perang komprehensif, perang narasi pecah secara paralel antara negara-negara Arab. Untuk pertama kalinya dalam banyak konfrontasi antara Israel-Palestina, persatuan Arab tidak ada soal siapa yang harus disalahkan dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pertempuran.”
BACA JUGA:
- Negara Arab Bungkam Saat Israel Bantai Warga Gaza
- Diduga Pro Israel, Palestina Boikot TV Al-Arabiya Saudi
Sementara negara-negara Muslim seperti Iran dan Turki menuduh Israel menghasut kekerasan di Al-Aqsa dan melakukan kejahatan di Gaza, negara-negara lain yang mengutuk Israel di masa lalu tetap dalam kebisuan atau bungkam.
Foto Pemimpin Arab
Keheningan relatif dipimpin oleh negara-negara yang menandatangani perjanjian diplomatik di bawah naungan Donald Trump dan pemegang Perjanjian Abraham saat ini.
Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko mendapati diri mereka dalam posisi dipaksa untuk menyeimbangkan hubungan baru mereka dengan Israel terhadap warga negara mereka sendiri yang dengan jelas menyatakan kecaman atas kejahatan Israel.
Para pengamat yang mengikuti dengan cermat situasi di kawasan, mengatakan bahwa tanggapan beragam terhadap putaran terakhir perang menempatkan kekuatan regional dalam situasi yang membingungkan dengan rakyatnya.
BACA JUGA:
- Perang 8 Hari Lawan Palestina, Israel Rugi 37 Juta Dolar Setiap Hari
- Pakar: AS dan Israel Kongkalikong Kuasai Palestina
Kepala Dewan untuk Kesepahaman Arab-Inggris, Chris Doyle, mengatakan “Hal yang mengejutkan tentang posisi yang tidak menguntungkan ini adalah UEA, bahwa mereka tidak mengucapkan sepatah katapun kritik tentang apa yang terjadi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki. Artinya pesan dari Pemimpin UEA bahwa kami tidak akan mengalah dari aliansi dengan Israel, yang mereka anggap penting dalam rencana masa depan, termasuk dalam menghadapi Iran, Turki dan kelompok Ikhwanul Muslimin”.
Chris Doyle juga menambahkan, “Ada ruang untuk mengeluarkan pernyataan yang mendukung hak-hak Palestina tanpa dukungan Hamas, tetapi mereka tidak melakukannya”.
Sebuah hashtag yang tampaknya didukung negara-negara normalisasi menjadi trand, nampaknya sengaja dikampanyekan selama akhir pekan di Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait dengan tagar “Palestina bukan urusanku” (فلسطين ليست قضيتي).
Namun, hal ini tidak memengaruhi dukungan luas di akun Twitter dan mengecam adegan kekerasan di Gaza, Yerusalem Timur, dan Zionis Israel.
BACA JUGA:
Muhannad Hajj Ali, seorang peneliti di Carnegie Middle East Center, mengatakan, “Pemerintah negara-negara Teluk berdiri di sisi berlawanan dari opini publik dan bagaimana mereka dianggap dan disikapi oleh penduduk di kawasan.”
“mereka mencoba mengikuti posisi dalam kebijakan luar negeri yang tidak mereka adopsi di masa lalu, yang identik dengan pendudukan Israel dan kebijakan Israel di wilayah tersebut. Ini tentu tidak akan berdampak pada Israel, melainkan pada sekutu baru Arabnya, yang akan menodai reputasinya,” ujarnya.
Doyle mengatakan “Rezim merasakan ketegangan dari opini publik Arab”. “Adegan pemboman di Gaza ini meningkatkan kekhawatiran para pemimpin dan berharap itu akan segera berakhir”.
Guardian juga mengatakan bahwa tindak lanjut media terhadap konflik tersebut hampir tidak ada di pers Emirat, di Bahrain dan Arab Saudi, yang belum menandatangani kesepakatan dengan Israel, tetapi mengisyaratkan kemungkinan melakukan hal ini. (ARN)
Sumber: Al-Maalomah
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
