Irak, ARRAHMAHNEWS.COM – Pakar hukum Ali Al-Tamimi menjelaskan bahwa pasukan asing tidak dapat bercokol di Irak atau menambah jumlah pasukannya tanpa mendapat perseytujuan dari pemerintah.
Al-Tamimi mengatakan kepada Al-Maalomah, bahwa “tidak ada teks atau kesepakatan yang merinci jumlah pasukan asing yang hadir di Irak, apakah itu pasukan NATO atau koalisi. Tetapi semua ada di tangah pemerintah, menerima atau menolak”.
BACA JUGA:
- Kehadiran Pasukan Asing di Irak, Termasuk NATO adalah Pendudukan
- Pakar Ingatkan Infiltrasi Teroris ke Irak Melalui Konvoi AS
Ia juga menekankan bahwa “pemerintah Irak dapat keluar dari koalisi internasional atas permintaan Dewan Keamanan untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak, karena kehadiran pasukan asing atas persetujuan DK PBB setelah permintaan dari pemerintah Irak”.
Pasukan Asing di Irak
“Pasukan asing mana pun tidak dapat memasuki Irak tanpa mendapatkan persetujuan dari pemerintah Irak, sesuai dengan apa yang telah disepakati di Dewan Keamanan,” tegasnya.
Persatuan Cendekiawan Muslim di Diyala, pada hari Jumat, menyatakan penolakannya terhadap keputusan NATO untuk menambah jumlah tentaranya di Irak.
BACA JUGA:
- Saingi NATO, Iran Umumkan Perjanjian Pertahanan Poros Perlawanan
- NATO Siaga Tinggi Pasca Serangan Cyber Landa Amerika
Ketua Persatuan Cendekiawan Muslim di Diyala, Jabbar Al-Mamouri, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al-Maalomah, bahwa “setiap peningkatan jumlah tentara NATO di Irak tidak dapat diterima dan tidak ada pembenaran, terutama karena negara kami memiliki pasukan yang mampu menghancurkan serangan teroris di bagian manapun di Irak.”
Al-Maamouri menambahkan, “Keputusan NATO membawa agenda yang beraneka ragam, dan merupakan upaya untuk menduduki Irak dengan spanduk internasional yang dirumuskan oleh Amerika, mengingat sebagian besar tentara memiliki kewarganegaraan, dan menekankan bahwa DPR telah memutuskan lebih dari setahun yang lalu nasib pasukan asing dan menuntut pengusiran mereka. Orang asing adalah pelanggaran kedaulatan nasional.”
Al-Maamouri meminta pemerintah Irak untuk menyatakan posisinya pada pernyataan para pemimpin NATO baru-baru ini, tentang peningkatan jumlah pasukannya di negara itu karena masalah tersebut tidak dapat diterima oleh rakyat dan akan menciptakan ketegangan. (ARN)
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
